Airlangga Bantah Investor Khawatir soal Mundurnya Gibran

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, angkat bicara soal kekhawatiran yang disampaikan para pengusaha. Kekhawatiran itu muncul setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Para calon investor disebut-sebut memilih sikap wait and see, menunggu dan melihat perkembangan situasi dulu, sebelum memutuskan menanamkan modalnya di Indonesia.

Airlangga mengakui, kepastian hukum memang menjadi hal yang dilihat pengusaha. Tapi dia menegaskan, pemerintah sudah berusaha memisahkan urusan politik dari sektor ekonomi. "Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 November 2026.

Dalam pertemuan dengan para duta besar dan diplomat negara sahabat, Airlangga memastikan tidak ada satu pun perwakilan negara asing yang menyampaikan kekhawatiran khusus. Mereka juga tidak ada yang mempertanyakan pengunduran diri Gibran. "Tidak ada yang bertanya karena itu sudah sudah terjadi," tegasnya.

Soal posisi Wakil Presiden yang kosong, Airlangga menjelaskan proses dan mekanisme pengisiannya sudah diatur oleh MPR. "Ya kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari. Kita tunggu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, para pengusaha memang sudah menyuarakan kekhawatiran. Dinamika politik pasca mundurnya Gibran dinilai bisa berdampak ke ekonomi. Investor bisa saja menunda realisasi investasi atau menahan ekspansi bisnis mereka.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, mengatakan stabilitas dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama bagi pelaku usaha dan investor. Terutama untuk keputusan investasi jangka panjang. "Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi," kata Shinta pada Kamis, 12 November 2026.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menambahkan hal senada. Menurutnya, stabilitas politik yang kondusif dan tidak gaduh sangat dibutuhkan. Tujuannya agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Apalagi tekanan ekonomi global saat ini sudah membuat ketidakpastian semakin besar.

Sarman menyebut, sikap wait and see dari calon investor jelas merugikan perekonomian Indonesia. Padahal di kondisi seperti sekarang, realisasi investasi sangat diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. "Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang stabil, kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha," ucap Sarman.

Intinya, pemerintah dan pengusaha sepakat bahwa kepastian hukum dan stabilitas politik adalah kunci. Tanpa keduanya, investor asing maupun lokal akan ragu untuk bergerak. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri di tengah tekanan ekonomi global yang sudah tidak menentu.