Prabowo: 70% Hasil Tambang untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas dalam acara peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 Desember 2026. Acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa setidaknya 70 persen dari hasil sumber daya alam Indonesia harus dinikmati oleh rakyat. Bahkan, jika diperlukan, perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam tersebut harus dimiliki sepenuhnya oleh negara.

Selama puluhan tahun, menurut Prabowo, banyak pihak mendapat kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudahan itu diberikan melalui penerbitan berbagai izin, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun, keuntungan dari usaha-usaha yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia justru dibawa keluar negeri. Uang itu disimpan di bank-bank luar negeri. Akibatnya, masyarakat lokal tidak merasakan manfaat ekonomi yang signifikan.

"Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta, ngaku saya warga negara Indonesia. Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar dan Alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa? Jelaskan kepada saya ini sistem ekonomi apa?" ujar Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa ia telah memberikan instruksi keras kepada jajaran menterinya. Instruksi ini ditujukan khususnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Prabowo meminta agar penguasaan negara atas sektor pertambangan diperketat. "Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka pintu bagi investor asing. Investor asing masih boleh menanamkan modal di Indonesia. Namun, setelah modal investasi itu kembali, porsi keuntungan terbesar harus menjadi milik bangsa Indonesia. "Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh, investasi Anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucapnya.

Pemerintah juga mengambil langkah untuk menutup celah manipulasi data komoditas. Caranya dengan memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu. Seluruh aktivitas ekspor kini wajib melewati lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh negara, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). "Sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya laporannya 100 ton, jangan ekspor 100 ton tapi laporannya 50 ton atau 30 ton," terang Prabowo.

Semua langkah ini, menurut Prabowo, merupakan upaya untuk menegakkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dua pasal itu adalah amanat langsung dari para pendiri bangsa. Prabowo menyatakan siap menghadapi tekanan dari pihak mana pun yang berusaha menggoyang pemerintahannya. "Saya bertekad, sisa mandat saya akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang menyimpang dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," pungkas Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa kekayaan alam Indonesia selama ini lebih banyak dinikmati oleh pihak asing. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah ingin memastikan bahwa rakyat Indonesia menjadi penerima manfaat utama. Langkah-langkah seperti penguasaan saham perusahaan tambang dan sistem ekspor satu pintu dirancang untuk menghentikan praktik penggelapan dan manipulasi data yang selama ini merugikan negara.