Airlangga: Ekonomi RI Kuat meski Gibran Mundur

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya angkat bicara. Ia menanggapi dampak pengunduran diri Gibran Rakabuming dari posisi Wakil Presiden terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Menurut Airlangga, ekonomi Indonesia saat ini masih kuat. Solid. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, ia yakin fundamental ekonomi tetap terjaga.

Pemerintah masih memantau perkembangan. Khususnya setelah pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. "Masih kita tunggu tadi ada apa namanya statement resmi dari Menteri Sesneg. Kita monitor itu saja," kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026.

Bagaimana dengan kepercayaan investor? Airlangga optimistis. Pasar modal dan iklim investasi, menurutnya, masih terjaga. Persepsi di pasar saham pun positif. "Kan pertama kondisi ekonomi kita kuat dan hari ini juga persepsi di stock market juga masih positif," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga fundamental ekonomi. Stabilitas nasional, kata Airlangga, juga didukung situasi di parlemen yang solid. "Jadi kita harus menjaga fundamental ekonomi dengan apa? Berbagai kegiatan ataupun temperatur di politik, tapi relatif kalau kita lihat situasi di DPR juga solid, kemudian ekonomi juga solid. Jadi ya kita monitor saja," bebernya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran menyampaikan keinginan mundur. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam. "Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.

Prabowo tidak menolak niat Gibran. Ia justru memberi masukan.

Dua putusan pengadilan menjadi pemicu. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri. Mahkamah Agung juga memutuskan surat keterangan pendidikan Gibran tidak sah dan batal.

Kedua putusan itu memicu desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan. Sejumlah anggota DPR sudah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait nasib Gibran.

Pemerintah memilih pendekatan hati-hati. Airlangga tidak menyebut adanya gejolak ekonomi. Ia justru menekankan kondisi yang solid. Tapi ia juga tidak menampik perlunya pemantauan. Sikap ini menunjukkan pemerintah ingin menenangkan pasar sambil menunggu kepastian politik. Stabilitas ekonomi dan politik, menurut Airlangga, masih berjalan beriringan.