Anggaran Karhutla Rp5,11 Triliun, Baru Terserap 23 Persen

Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp 5,11 triliun untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Namun, hingga Oktober 2026, baru Rp 1,17 triliun yang benar-benar digunakan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 November 2026.

"Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita disediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam 7 K/L termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB," ujar Suahasil. Anggaran itu tersebar di tujuh kementerian dan lembaga, termasuk dana darurat yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Secara umum, anggaran penanggulangan bencana pada 2026 melonjak tajam. Salah satu penyebabnya adalah bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025. Biaya penanganan bencana-bencana itu sudah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026.

Suahasil menjelaskan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera saja, pemerintah mengalokasikan Rp 50,84 triliun pada 2026. Dari jumlah itu, Rp 30 triliun khusus untuk rencana induk rehab-rekon. Sisanya, Rp 8,5 triliun, untuk berbagai kegiatan pendukung rencana induk tersebut.

"Anggaran penanggulangan bencana di tahun 2026 ini meningkat dengan pesat. Kalau kita ingat akhir 2025 ada bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di Sumatera bagian utara dan anggaran penanggulangannya itu muncul di APBN 2026. Ini yang sebelah kiri bawah rehab-rekon Sumatera bagian utara telah kita keluarkan pagunya hampir Rp 51 triliun," jelasnya.

Pemerintah juga memberikan tambahan dana transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun untuk wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehab-rekon Sumatera bagian utara sudah mencapai Rp 30,78 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp 20 triliun yang akan diserap pada November dan Desember 2026.

Selain Sumatera, pemerintah juga menyediakan anggaran untuk penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur dan daerah lainnya. Total anggaran belanja penanggulangan bencana pada 2026 mencapai Rp 59,35 triliun. "Totalnya adalah Rp 59,35 triliun dengan realisasi Rp 33,69 triliun per 10 November," pungkas Suahasil.

Dari data yang disampaikan, terlihat bahwa realisasi anggaran penanggulangan bencana masih jauh dari total pagu yang disediakan. Untuk kebakaran hutan dan lahan, serapan baru sekitar 23 persen. Sementara untuk rehab-rekon Sumatera, realisasi sudah mencapai lebih dari 60 persen. Pemerintah masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk menyerap sisa anggaran yang belum digunakan.