BAKTI Perluas Internet 3T lewat Satelit Satria-1 Indonesia

Di Indonesia, pemerintah terus berusaha memperluas jangkauan internet ke daerah-daerah yang masih tertinggal. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi ujung tombak inisiatif ini. Namun, menyalurkan sinyal ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tidak semudah menyalurkan dana.

Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, menjelaskan bahwa tantangan di lapangan lebih banyak berkaitan dengan kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kepadatan penduduk yang sangat rendah. “Salah satu kendala yang dihadapi BAKTI bukan ketiadaan dana, melainkan tak tersedianya kapasitas teknologi pendukung di wilayah target,” ujarnya.

Fadhilah memberi contoh ketika pemerintah berusaha membangun jaringan di Papua. Ia mengingat, “Kami punya anggaran pada saat itu kita mau bangun, tapi kapasitas satelitnya tidak ada. Apalagi ini di tahun 2017 satelit Leo (low earth orbit) belum ada saat itu.”

Situasi berubah ketika pemerintah meluncurkan satelit Satria‑1 pada 2023 menggunakan roket Falcon 9. “Itu yang membantu kita menyelesaikan begitu banyak lokasi yang dulu susah sekali kami selesaikan karena kami harus tunggu swasta,” jelasnya. Sebelum Satria‑1, kehadiran Starlink sudah mulai membantu, namun belum cukup untuk semua daerah.

Faktor demografi juga menjadi hambatan. Di Kalimantan Timur, misalnya, masih ada 16 desa yang menjadi blank spot 100 persen atau tidak memiliki sinyal sama sekali. Desa‑desa ini tersebar di Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Barat. Meskipun jumlahnya sedikit, pembangunan tidak otomatis berarti menara Base Transceiver Station (BTS) 4G. Ada analisis kelayakan operasional yang harus dipertimbangkan.

“Ada wilayah di sini yang tidak dihuni ataupun kalau berpenduduk, penduduknya sedikit. Saat penduduknya sedikit, kami tidak akan datang dengan solusi 4G karena biaya operasionalnya terlalu besar kalau misalnya penduduknya 30 atau 50, maka kita akan usahakan cukup dengan WiFi,” jelas Fadhilah. Kondisi alam yang menantang dan populasi minim membuat banyak wilayah pelosok dinilai tidak layak secara komersial oleh operator swasta. Di sinilah intervensi negara melalui BAKTI menjadi penting.

Fadhilah mencatat bahwa ada 57 kabupaten/kota di Indonesia yang sebelumnya tidak dilirik oleh pembangunan infrastruktur swasta karena kurangnya potensi komersial. Di wilayah-wilayah tersebut, BAKTI membangun infrastruktur konektivitas.

Hingga kini, BAKTI telah membangun BTS 4G di 6.747 lokasi pelosok secara nasional, serta menyediakan 31.863 titik akses Wi‑Fi gratis di fasilitas publik penting seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Meskipun rintangannya berat, pemerintah menetapkan target tinggi: penyelesaian 100 persen konektivitas di seluruh kawasan permukiman. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga 2029, target pemerataan diperluas agar ketersediaan sinyal terus menyambung tanpa putus melintasi jalan, hutan, hingga ke laut.

Dengan dukungan satelit, analisis kelayakan, dan pendekatan berbasis kebutuhan penduduk, upaya pemerintah untuk menutup jurang digital di daerah terpencil semakin berlandaskan fakta dan data. Hasilnya, lebih banyak desa dan kota kecil kini dapat terhubung ke jaringan internet, membuka peluang bagi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.