BGN Hentikan Sementara MBG Libur Sekolah, Hemat Rp3 Triliun

Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah pada tahun ajaran 2026. Kebijakan ini diklaim dapat menghemat anggaran hingga lebih dari Rp 3 triliun.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penghentian sementara program tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada periode hari libur. Ia berkata, “Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026,” ujarnya di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18 Juni 2026).

Menurut Arumsari, kebijakan ini diambil untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi pelaksanaan program MBG. Momentum libur sekolah juga dimanfaatkan BGN untuk melakukan penataan ulang program.

Ia menegaskan bahwa masa libur sekolah secara resmi ditetapkan berlangsung mulai 22 Juni 2026 hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan sebelumnya, yang tetap menyalurkan MBG melalui sistem bundling, kali ini distribusi program dihentikan selama masa liburan. “Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini,” ujarnya.

Dalam aturan terbaru, seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG mendapatkan insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Menurutnya, langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran yang cukup signifikan. Ia menyatakan, “Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3.004.560.000.000.”

Selain efisiensi operasional, BGN juga mulai melakukan refocusing penerima manfaat program MBG. Hingga 18 Juni 2026, BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Sekolah-sekolah tersebut selanjutnya akan dievaluasi sebagai penerima manfaat MBG. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

Arumsari menambahkan, “Anggaran yang tadinya untuk di situ akan kita memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi.”

BGN menyebut kelompok prioritas penerima manfaat ke depan meliputi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang masuk kategori rentan gizi. Ia menegaskan bahwa data 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. BGN saat ini masih melakukan pendataan berdasarkan sejumlah indikator, mulai kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi.

“Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara,” imbuhnya.

Dengan langkah ini, BGN berharap dapat menyalurkan bantuan gizi secara lebih terfokus kepada kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus menjaga agar anggaran negara tetap terkelola dengan baik. Program ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan gizi masyarakat dan pengelolaan dana publik.