Komisi V DPRD Jabar Evaluasi SPMB 2026 Masalah Sistem

SPMB 2026 menjadi sorotan utama DPRD Jawa Barat, terutama Komisi V. Komisi ini sedang menyiapkan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, sekaligus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengurai masalah yang muncul tahun ini.

Evaluasi dimulai pada 17 Juni 2026 ketika jajaran Komisi V melakukan konsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa di Kota Bandung. Pertemuan ini bertujuan untuk menyalurkan keluhan masyarakat secara langsung ke pimpinan DPRD.

Yomanius Untung, Ketua Komisi V, mengungkapkan bahwa pihaknya kebanjiran keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB 2026. Keluhan tersebut meliputi gangguan sistem teknis, sulitnya akses layanan, hingga ketidakpastian informasi yang memicu keresahan orang tua dan calon murid.

“Ini problem yang dirasakan masyarakat, kekecewaan tumbuh di masyarakat karenanya kami (Komisi V) berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan SPMB 2026 di tengah masyarakat kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa,” kata Yomanius pada 18 Juni 2026.

Menurut Yomanius, ketidaksiapan infrastruktur sistem menjadi hulu dari munculnya polemik. Selama proses SPMB berlangsung, masyarakat kerap mengeluhkan sistem yang sering mengalami gangguan (down), lambat diakses, hingga tidak dapat digunakan sama sekali pada saat-saat krusial.

Oleh karena itu, Komisi V memastikan proses evaluasi tidak akan berhenti pada rapat internal semata. DPRD akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk memastikan setiap titik lemah dalam sistem dapat diidentifikasi dan segera diperbaiki.

Yomanius juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, Komisi V akan menyampaikan sikap resmi serta hasil evaluasi komprehensif terkait pelaksanaan SPMB 2026 kepada publik sebagai bentuk transparansi.

Menanggapi usulan pembentukan Pansus SPMB, Yomanius menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tingkat pimpinan DPRD secara kolektif, bukan hanya di ranah Komisi V. Ia menambahkan, keputusan pembentukan Pansus akan sangat bergantung pada dinamika politik serta sikap dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat.

“Komisi V DPRD Jawa Barat tentu akan membuat rekomendasi dari rapat kerja atas masalah SPMB 2026,” tegasnya.

Selain fokus pada evaluasi sistem, Komisi V juga menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berencana menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78 ribu calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri. DPRD mendukung langkah pemerintah untuk menekan angka putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri, namun ia mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut tetap berpijak pada kemampuan keuangan daerah.

DPRD Jabar akan mencermati lebih dalam mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan sebelum program bantuan pendidikan bagi siswa di sekolah swasta tersebut direalisasikan secara penuh. (bba/sud)