BGN Usulkan Pagu Rp270 Triliun 2027, Agustina Kritik

Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengungkapkan secara terbuka mengenai usulan pagu indikatif BGN untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 270 triliun. Ia menegaskan bahwa pagu tersebut diajukan oleh mantan kepala BGN, Dadan Hindayana.

Menurut Agustina, angka Rp 270 triliun masih dianggap sangat besar. Ia menambahkan bahwa bila dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebutuhan anggaran tersebut tidak mencapai angka yang diharapkan.

“2027 itu sekitar Rp 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa yang dulu. Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN itu sebenarnya sudah jauh sekali loh,” ujar Agustina di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18 Juni 2026).

Agustina menyatakan bahwa BGN akan melanjutkan pembahasan dengan Kementerian Keuangan untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran tahun depan. Ia menjelaskan prosesnya: “Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu 1 bulan untuk kami susun ulang lagi. Nah jadi besok kami bahas dengan Kementerian Keuangan lalu minggu depan juga kami bahas lagi.”

Ia menegaskan bahwa belum ada angka detail yang dapat disampaikan, karena masih dalam tahap revisi. “Jadi kalau ditanya sekarang berapa bu angka detailnya? kami belum bisa menyampaikan tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerimaan manfaat 270 itu kami anggap masih terlalu besar lah ya,” ujarnya.

BGN berencana menyisir ulang anggaran tersebut agar lebih tepat sasaran. Selama sisa tahun 2026, BGN akan terus melakukan langkah perbaikan tata kelola, termasuk refocusing penerima manfaat.

Organisasi ini membuka masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan para pakar. Agustina mencontohkan bahwa anak-anak SMA dari kalangan mampu berpotensi tidak akan lagi masuk dalam daftar penerima program MBG.

“Nah kami meng-exercise lagi berapa sih kira-kira yang bisa kita efisienkan lagi. Sementara memang sekali lagi ini belum final, karena belum dibahas. Tapi kami masih akan terus membahas lah. Jadi kalau kita menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN. Nah itu kami exercise berapa nilainya menurut RPJMN 2027 berapa nilainya itu sedang kami exercise. Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus,” jelas Agustina di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15 Juni 2026).

Dengan revisi anggaran yang sedang dipertimbangkan, BGN berharap dapat menyesuaikan alokasi dana sesuai kebutuhan nyata dan target pembangunan nasional, sehingga program gizi dapat dijalankan secara lebih efisien dan terfokus pada kelompok yang paling membutuhkan.