Ekonomi Jawa Barat Naik 5,79% tapi Pengangguran 6,64%

Jawa Barat, meski tumbuh lebih cepat dari rata‑rata nasional, masih menghadapi tantangan besar: jutaan penduduk belum memiliki pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per 1 Februari 2026 tercatat 6,64 %, setara dengan 1,79 juta orang. Angka ini turun hanya 0,10 poin dibanding periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi provinsi menunjukkan rekaman yang mengesankan. Selama Triwulan I 2026, perekonomian Jawa Barat naik 5,79 % year‑on‑year, melampaui capaian nasional sebesar 5,61 %. Kinerja ekonomi Triwulan I‑2026 didorong oleh beberapa faktor kunci, di antaranya peningkatan mobilitas masyarakat yang mencapai 56,54 juta perjalanan wisatawan nusantara akibat momen Ramadan dan Idulfitri, ujar Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, pada Rabu, 6 Mei 2026.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak langsung terwujud menjadi lapangan kerja. Dari total 39,47 juta penduduk usia kerja, hanya 25,10 juta yang terserap bekerja. Sisanya, 1,79 juta orang masih menganggur, sementara 12,58 juta lainnya tidak masuk angkatan kerja.

Dalam setahun terakhir, penyerapan tenaga kerja meningkat 110,19 ribu orang dan jumlah pengangguran berkurang 20,79 ribu orang. Terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 110,19 ribu orang dalam setahun terakhir. Dan jumlah pengangguran turun sebanyak 20,79 ribu orang, jelas Ari.

Struktur ketenagakerjaan menampilkan tantangan lain. Mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor dengan produktivitas rendah. Sektor perdagangan besar dan eceran memegang porsi terbesar 21,81 %, diikuti industri 18,32 % dan pertanian 15,57 %. Dari sisi status pekerjaan, buruh atau karyawan mendominasi 40,67 %, sementara pekerja mandiri mencapai 22,40 %. Pekerja informal masih mendominasi pasar tenaga kerja.

Proporsi pekerja formal periode Februari 2026 sebanyak 11,09 juta orang atau 44,20 persen, sedangkan pekerja informal sebanyak 14,01 juta orang atau 55,80 persen, rinci Ari. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang bekerja di sektor informal, yang seringkali menawarkan upah dan jaminan lebih rendah.

Persoalan lain muncul dari sisi pendidikan tenaga kerja. Mayoritas pekerja didominasi lulusan pendidikan dasar, yakni 34,18 % atau 8,58 juta orang. Lulusan SMP dan SMA masing-masing menyumbang sekitar 17 %, sementara lulusan pendidikan tinggi hanya sekitar 11,31 %. Sedangkan jenjang pendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III sebanyak 0,62 juta orang atau 2,46 persen, dan Diploma IV/S1/S2/S3 sebanyak 2,84 juta orang atau sebanyak 11,31 persen, ungkapnya.

Data ini menegaskan bahwa meski ekonomi Jawa Barat tumbuh, masih ada ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan lapangan kerja yang signifikan memerlukan upaya koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan agar tenaga kerja lebih produktif dan terintegrasi ke dalam sektor-sektor yang dapat menghasilkan pendapatan lebih tinggi.