Gaji PNS Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih, Target Mulai Tahun Ini

Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Targetnya, mekanisme ini mulai berjalan pada tahun ini atau 2026.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan, usulan soal pembayaran gaji PNS lewat koperasi ini sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini pemerintah masih menyiapkan teknis pelaksanaannya.

"Mekanismenya mungkin udah dianggarin nanti pembayarannya, melalui, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan," kata Ferry di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14 Oktober 2026).

Ketika ditanya apakah pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih dimulai tahun ini atau menunggu 2027, Ferry menjawab singkat. Menurutnya, pembayaran akan langsung dilakukan tahun ini.

"Sekarang," tegas Ferry.

Meski begitu, Ferry belum membeberkan detail mekanisme penyaluran gaji PNS melalui koperasi. Belum ada penjelasan pula mengenai jadwal pembayaran pertama dan koperasi mana saja yang akan dilibatkan dalam skema ini.

Sebelumnya diberitakan, langkah ini diharapkan bisa memperkuat layanan koperasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan daya saingnya dengan perbankan. Rencana tersebut masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang sedang dibahas di DPR.

Dalam RUU itu, Ferry mengatakan akan ada pembentukan badan pengawas koperasi di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, RUU ini juga memuat fungsi baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi simpanan masyarakat di koperasi.

"Kalau itu terjadi dalam waktu dekat keberadaan koperasi-koperasi akan bisa bersaing dengan perbankan yang ada di Indonesia," ungkap Ferry, Selasa (6 Oktober 2026).

Ferry mengaku telah mencermati draf RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurutnya, UU Perkoperasian yang berlaku sekarang sudah berusia 34 tahun dan tidak lagi relevan dengan dinamika zaman. RUU inisiatif DPR ini dinilai sebagai momentum besar untuk menata ulang ekosistem koperasi secara menyeluruh.

Rencana pembayaran gaji PNS melalui koperasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali peran koperasi di tengah dominasi perbankan. Dengan adanya jaminan simpanan dari LPS dan pengawasan khusus, koperasi diharapkan bisa menjadi alternatif layanan keuangan yang lebih dipercaya masyarakat. Namun, masih banyak detail teknis yang belum dijelaskan, termasuk kesiapan infrastruktur koperasi di daerah dan kepastian waktu pelaksanaannya.