Bahlil: Stok BBM Nasional Aman, Distribusi di Bali yang Terkendala

Jakarta – Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, akhirnya angkat bicara soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Bali. Ia menegaskan bahwa proses penanganan tengah berlangsung, dan pimpinan PT Pertamina (Persero) sudah langsung terjun ke lapangan.

"Di Bali, Pak Simon sudah di sana, Pak Dirut Pertamina, karena kita tahu bahwa pemerintah kan regulator, implementasi daripada itu semua adalah BUMN, dalam hal ini Pertamina," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14 Oktober 2026).

Meski demikian, Bahlil belum bisa memastikan hasil penanganan yang dilakukan Pertamina di lapangan. Ia mengaku harus menunggu laporan resmi terlebih dahulu. "Saya harus balik dulu rapat untuk mendengar laporan terkait perkembangan terkini dari Bali," katanya.

Menariknya, Bahlil menyebut kondisi stok BBM secara nasional sebenarnya masih aman. Ketahanan stok berada di angka 16 sampai 18 hari. Artinya, secara keseluruhan pasokan nasional tidak bermasalah. Ia menduga persoalan di Pulau Dewata lebih disebabkan oleh kendala pada rantai distribusi, bukan kekurangan stok.

"Kalau stok nasional itu kita di angka 16 sampai 18 hari, jadi masih clear, enggak ada masalah secara stok-stok nasional. Jadi mungkin distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala. Itu yang sebentar saya akan rapat," jelasnya.

Soal harga, Bahlil memberikan kepastian bahwa BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Sementara untuk BBM nonsubsidi, harganya tetap mengikuti mekanisme pasar yang fluktuatif.

"Harga untuk subsidi masih tetap, tidak ada perubahan apa-apa. Kalau harga menyangkut dengan BBM yang di luar subsidi, itu pasti akan terjadi fluktuatif berdasarkan harga perkembangan dunia," pungkas Bahlil.

Langkah Pertamina yang menurunkan direktur utamanya langsung ke Bali menunjukkan keseriusan dalam menangani kelangkaan ini. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi berjalan lancar agar masyarakat Bali segera mendapatkan pasokan BBM seperti biasa. Pemerintah sendiri tampaknya lebih berperan sebagai pengawas, sementara eksekusi teknis sepenuhnya berada di tangan Pertamina sebagai BUMN.