ID FOOD Pastikan Pasokan Pangan untuk 10.070 Koperasi Merah Putih

Pasokan pangan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sudah siap. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Holding BUMN Pangan ID FOOD bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) setelah melakukan peninjauan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo menjelaskan, kegiatan ini adalah bagian dari agenda pemantauan serentak pemerintah terhadap 10.070 titik KDKMP. Pemantauan dimulai pada 15 Oktober 2026. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan komoditas kebutuhan pokok, kelengkapan fasilitas pendukung, dan kesiapan pelayanan koperasi kepada masyarakat.

Di Purworejo, tim ID FOOD dan Bapanas mengunjungi beberapa KDKMP. Lokasi yang didatangi antara lain Pangenjurutengah, Doplang, Mranti, Sidomulyo, Cangkreplor, Cangkrepkidul, dan Ganggeng. Mereka memeriksa langsung kondisi gudang, stok barang, rak penjualan, dan sarana operasional. Pemeriksaan juga mencakup proses transaksi di kasir, termasuk penggunaan aplikasi koperasi dan pembayaran digital.

"Koperasi Merah Putih memiliki peran penting dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, kesiapan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama untuk komoditas pangan, perlu menjadi perhatian bersama agar koperasi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," kata Ghimoyo dalam keterangannya pada Kamis, 15 Oktober 2026.

KDKMP tidak hanya menjadi saluran distribusi kebutuhan pokok. Koperasi ini diharapkan bisa membuka akses pasar bagi hasil panen petani. Caranya, koperasi berperan sebagai pembeli hasil produksi masyarakat setempat. Dengan begitu, keberadaan koperasi mempermudah masyarakat memperoleh pangan sekaligus membuka peluang pemasaran bagi pelaku usaha dan produsen pangan di desa.

Sebagai Holding BUMN Pangan, ID FOOD punya peran dalam penguatan rantai pasok dan distribusi komoditas pangan. Perusahaan ini bersinergi dengan pemerintah, BUMN, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan KDKMP.

"Salah satu langkah yang telah kami lakukan adalah menjalin kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara terkait penyediaan dan distribusi gula untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pasokan pangan yang lebih terintegrasi, sehingga kebutuhan komoditas di tingkat koperasi dapat dipenuhi secara berkelanjutan," ungkap Ghimoyo.

Selain gula, ID FOOD juga menjajaki peluang penyediaan dan distribusi komoditas pangan pokok lainnya melalui jaringan KDKMP. Pengembangan ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik konsumsi, dan potensi komoditas di masing-masing daerah. Pola pasokan yang dibangun bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Tim ID FOOD dan Bapanas juga berdialog dengan pengelola koperasi dan masyarakat. Mereka mendengarkan penilaian langsung soal harga, ketersediaan barang, kemudahan bertransaksi, dan kualitas pelayanan.

"Kami ingin memastikan bahwa penguatan distribusi pangan tidak hanya berhenti pada penyediaan barang, tetapi juga memperhatikan kesiapan pengelolaan, kemudahan transaksi, dan kebutuhan masyarakat. Masukan dari pengelola koperasi maupun masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan pola distribusi yang lebih efektif," jelas Ghimoyo.

Untuk mendukung kesiapan operasional KDKMP, ID FOOD melibatkan anak usaha di lini distribusi dan logistik. Dua perusahaan yang disebut adalah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo. Keduanya membantu koordinasi dan penyiapan kebutuhan distribusi komoditas di tingkat koperasi.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Brigjen Pol Hermawan menyampaikan pandangannya. Menurutnya, KDKMP diharapkan bisa memperpendek rantai distribusi kebutuhan masyarakat. Melalui koperasi di desa dan kelurahan, masyarakat bisa mendapatkan komoditas seperti beras SPHP, MinyaKita, gula, LPG 3 kilogram, dan pupuk bersubsidi. Semua itu bisa diperoleh lebih mudah dan terjangkau tanpa melalui rantai perantara yang panjang.

KDKMP juga diarahkan untuk memperluas akses layanan pembiayaan berbunga rendah bagi masyarakat. Layanan ini diharapkan menjadi alternatif sumber pembiayaan yang lebih terjangkau. Tujuannya mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga tinggi, termasuk rentenir.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP. Pemantauan dilakukan di sembilan provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Pemantauan melibatkan kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan. Temuan dan kendala operasional di lapangan akan dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan BUMN pemasok. Masing-masing sesuai kewenangan. Langkah ini diharapkan memastikan kelancaran penyaluran komoditas bersubsidi agar manfaat subsidi pemerintah diterima utuh oleh masyarakat yang berhak.

Program KDKMP ini merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan ke tingkat desa. Dengan jaringan distribusi yang lebih pendek, harga barang diharapkan lebih stabil. Petani juga mendapat kepastian pasar untuk hasil panen mereka. Koperasi menjadi titik temu antara kebutuhan masyarakat dan pasokan dari pemerintah maupun BUMN.