Indonesia Teken Perjanjian Pajak Global di Montenegro

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja mengambil langkah besar dalam urusan pajak internasional. Mereka sepakat untuk bertukar informasi perpajakan secara otomatis dengan negara-negara lain. Tujuannya jelas: mendukung penerapan Pajak Minimum Global, atau yang lebih dikenal dengan Global Minimum Tax (GMT).

Kesepakatan ini ditandatangani dalam sebuah forum bernama Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR-MCAA). Acara penandatanganan berlangsung di Kotor, Montenegro, pada 27 Oktober 2026 hingga 29 Oktober 2026. Dengan bergabung, Indonesia menjadi negara ke-41 yang menandatangani perjanjian ini. Data tersebut berdasarkan daftar OECD per 1 Oktober 2026.

DJP menjelaskan, "Keikutsertaan ini memberi Indonesia akses terhadap informasi perpajakan grup perusahaan multinasional untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan Pajak Minimum Global. Pertukaran informasi dijadwalkan mulai 2027, setelah masing-masing negara mitra memenuhi persyaratan dan mengaktifkan hubungan pertukaran." Pernyataan ini dikutip dari keterangan tertulis DJP pada 10 November 2026.

Selain pertukaran informasi, Indonesia juga mendorong perluasan kerja sama penagihan pajak lintas negara. Ini penting karena mobilitas modal dan aset internasional terus meningkat. Tanpa kerja sama, menagih pajak dari perusahaan yang asetnya ada di luar negeri bisa sangat sulit.

Informasi Perusahaan Multinasional

GIR, atau GloBE Information Report, adalah laporan standar. Laporan ini berisi informasi tentang grup perusahaan multinasional. Isinya mencakup bagaimana aturan Global Anti-Base Erosion (GloBE) diterapkan di negara tempat mereka beroperasi. Laporan ini digunakan untuk mengawasi apakah perusahaan dengan omzet tahunan minimal 750 juta euro sudah membayar Pajak Minimum Global dengan benar.

Melalui mekanisme pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI), otoritas pajak Indonesia bisa mendapatkan laporan GIR dari negara mitra. Informasi ini penting untuk mengawasi kepatuhan perusahaan multinasional di Indonesia.

Mekanisme ini juga menguntungkan wajib pajak. Dengan sistem pelaporan terpusat (central filing), grup perusahaan multinasional cukup melapor di satu negara yang memenuhi syarat. Mereka tidak perlu repot-repot melapor di banyak negara. DJP menambahkan, "Pertukaran informasi dengan setiap negara mitra dapat dilakukan setelah otoritas pajak memenuhi persyaratan notifikasi kepada Sekretariat Co-ordinating Body. Kedua negara juga harus saling menetapkan sebagai pengirim dan penerima informasi."

Semua informasi yang dipertukarkan harus dijaga kerahasiaannya. Penggunaannya hanya boleh sesuai dengan ketentuan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC). Penandatanganan GIR MCAA ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat transparansi pajak internasional. Kesepakatan ini mengacu pada Pasal 6 MAAC yang sudah diratifikasi Indonesia. Aturan ini juga mendukung penerapan GloBE sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.

Perluas Bantuan Penagihan Pajak Lintas Negara

Dalam konferensi yang sama, Indonesia mendorong penguatan kerja sama penagihan pajak lintas negara (cross-border assistance in recovery of tax claims). Melalui forum ini, Indonesia mendorong kolaborasi antarotoritas pajak. Tujuannya untuk mengatasi kendala penagihan pajak ketika aset atau pihak yang bertanggung jawab berada di luar negeri.

Kerja sama lintas negara ini dinilai penting. Tanpa dukungan otoritas negara lain, penagihan pajak bisa terhambat. Aset atau penanggung pajak bisa berada di luar jangkauan kewenangan otoritas pajak Indonesia.

Indonesia juga mengajak yurisdiksi mitra yang masih memiliki reservasi terhadap ketentuan bantuan penagihan pajak dalam MAAC. Mereka diminta untuk mempertimbangkan pencabutan reservasi atau memperluas kerja sama melalui kesepakatan bilateral. Selain itu, Indonesia mendorong pemanfaatan Model Manual yang disusun oleh Global Forum. Model ini bisa menjadi acuan dalam membangun prosedur teknis kerja sama bantuan penagihan pajak lintas negara.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengikuti aturan pajak global. Dengan bergabung dalam GIR MCAA, Indonesia bisa mengawasi perusahaan multinasional lebih ketat. Ini juga memudahkan perusahaan karena cukup melapor di satu negara. Kerja sama penagihan pajak lintas negara juga penting untuk memastikan semua pajak yang terutang bisa ditagih, meskipun asetnya ada di luar negeri.