Inflasi Terkendali, Neraca Dagang Surplus, PMI Ekspansi

Jakarta - Tiga indikator makroekonomi yang dirilis pada Kamis (01 Oktober 2026) memperlihatkan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Inflasi September 2026 masih terkendali dalam rentang sasaran, neraca perdagangan Agustus 2026 kembali surplus, dan PMI Manufaktur September 2026 sudah masuk lagi ke zona ekspansi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bilang pemerintah terus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, inflasi yang terjaga, manufaktur yang ekspansif lagi, dan ekspor yang tetap tumbuh jadi bukti fondasi ekonomi Indonesia masih kuat. "Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terjaganya inflasi, kembali ekspansifnya sektor manufaktur, dan tetap tumbuhnya ekspor menunjukkan bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian," ucap Airlangga dalam keterangannya, Jumat (02 Oktober 2026). "Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi dan aktivitas industri, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia," sambungnya. Inflasi September 2026 tercatat 3,28% (yoy), masih di dalam rentang sasaran nasional 2,5±1%. Inflasi inti melandai ke 2,84% (yoy). Ini menunjukkan ekspektasi inflasi tetap terjangkar dan harga stabil di tengah gejolak global maupun domestik. Inflasi Administered Prices (AP) ikut mereda jadi 3,25% (yoy). Normalisasi mobilitas setelah libur sekolah menahan tarif angkutan udara, dan dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi relatif terbatas. Sementara inflasi Volatile Food (VF) berada di 5,03% (yoy). Ini dipengaruhi dinamika permintaan dan produksi sejumlah komoditas hortikultura yang turun akibat cuaca ekstrem, El Nino, dan bencana alam. Inflasi yang terjaga ini buah dari sinergi Pemerintah Pusat, Bank Indonesia (BI), dan Pemerintah Daerah lewat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pemerintah tetap waspada terhadap tekanan di kelompok VF dan terus berkoordinasi memastikan pasokan cukup, distribusi lancar, dan harga terjangkau. Masuk Triwulan IV 2026, pemerintah menguatkan bauran kebijakan. Tujuannya, inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tertopang. Caranya lewat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III, Bantuan Pangan Beras 10 kg per bulan untuk Oktober-Desember 2026, dan percepatan penyaluran SPHP beras medium oleh Perum Bulog. Pasokan juga diperkuat lewat Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Di sisi produksi dan distribusi, pemerintah mendorong efisiensi biaya logistik dan memitigasi risiko imported inflation. Caranya, bea masuk 0% untuk LPG industri dan suku cadang pesawat, plus menyiapkan kebijakan serupa untuk bahan baku plastik. Pembiayaan sektor produktif lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga diperkuat. Sesuai arahan Airlangga di Rakornas Pengendalian Inflasi 2026 tanggal 24 September lalu, langkah antisipatif diperkuat untuk ketahanan pangan. Mulai dari optimalisasi pengelolaan air dan jaringan irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemanfaatan lahan produktif, pemetaan wilayah rawan, sampai penguatan Early Warning System. Semua langkah ini diarahkan menjaga produksi dan distribusi pangan serta stabilitas harga sampai akhir tahun. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus kumulatif USD7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Surplus nonmigas USD28,54 miliar menopang capaian ini, di tengah defisit migas USD21,29 miliar. Defisit migas mencerminkan tingginya kebutuhan energi domestik. Tapi defisit yang terus menyusut sejak Juni menegaskan keberhasilan pemerintah menjaga ketahanan energi, terutama lewat implementasi B50 sejak 01 Juli 2026. Pada Agustus 2026, surplus neraca perdagangan naik signifikan jadi USD3,55 miliar, dari USD0,12 miliar pada Juli 2026. Ini surplus dua bulan beruntun. Surplus nonmigas menguat jadi USD6,09 miliar dari USD3,10 miliar, dan defisit migas turun jadi USD2,54 miliar dari USD2,98 miliar. Ekspor nonmigas ditopang komoditas utama. Sepanjang Januari-Agustus 2026, ekspor besi dan baja naik 4,88% (USD19,18 miliar), CPO dan turunannya naik 6,57% (USD17,75 miliar), batu bara naik 4,31% (USD16,58 miliar). Ekspor industri pengolahan tumbuh 6,62% dan jadi kontributor utama pertumbuhan ekspor. Ini tanda hilirisasi terus menguat. Struktur impor Januari-Agustus 2026 masih didominasi bahan baku/penolong (USD133,38 miliar) dan barang modal (USD36,74 miliar). Keduanya mencakup 91,3% dari total impor, sementara barang konsumsi cuma 8,7%. Impor mesin/peralatan mekanis naik 15,26% (ctc) dan mesin/perlengkapan elektrik naik 22,94% (ctc). Ini menunjukkan kebutuhan input produksi dan barang modal meningkat seiring aktivitas produksi dan investasi domestik. PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global untuk September 2026 naik signifikan jadi 52,4, dari 49,8 pada Agustus 2026. Kembali ke zona ekspansi dan mencatat perbaikan kondisi bisnis terkuat sejak Februari 2026. Penguatan ini didorong peningkatan pesanan baru dan produksi, pertumbuhan ekspor dua bulan beruntun, masuknya proyek baru, serta membaiknya daya beli. Pesanan baru tumbuh di laju tercepat sejak Februari 2026, dan pesanan ekspor tumbuh tercepat sejak Mei 2022. Produksi yang meningkat membuat penyerapan tenaga kerja kembali tumbuh. Pembelian dan persediaan input juga meningkat. Tekanan biaya mulai mereda, tercermin dari inflasi harga input dan output yang melambat ke level terendah dalam enam bulan. Keyakinan pelaku usaha terhadap prospek produksi 12 bulan ke depan tetap tinggi. Permintaan domestik, ekspor, dan proyek-proyek baru jadi pendorongnya. Dengan produksi, permintaan, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja yang membaik, sektor manufaktur diharapkan terus jadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan yang berlanjut, dan manufaktur yang kembali ekspansi jadi sinyal ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang lebih positif. Pemerintah akan terus mengawal tren ini lewat bauran kebijakan yang antisipatif dan responsif. Daya beli masyarakat terjaga, industri makin kompetitif, dan prospek ekonomi nasional tetap cerah.