Kemenkeu Kaji Usulan Kenaikan PTKP 2027

Kementerian Keuangan mengonfirmasi sudah menerima usulan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Usulan ini rencananya akan berlaku pada tahun 2027. Saat ini, tim dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Ditjen SEF) tengah melakukan kajian mendalam.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal SEF, Hidayat Amir, menyatakan pihaknya akan meneliti secara saksama usulan tersebut. Kajian ini penting untuk melihat dampak penyesuaian PTKP terhadap dua hal: penerimaan negara dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," kata Hidayat dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat 13 November 2026.

Ia menjelaskan, saat ini besaran PTKP adalah Rp 4,5 juta per bulan. Angka ini sebenarnya sudah lebih tinggi dari rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang mencapai Rp 3,522 juta per bulan. Perbandingan lain, PTKP saat ini setara dengan 6,72 kali lipat garis kemiskinan.

Pemerintah juga menilai posisi PTKP Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain. "Ini pun dalam perbandingan dengan beberapa negara lain, kita juga sudah relatif lebih tinggi. Kalau kita melihat dari PTKP ini dengan garis kemiskinan itu sudah 6,72 kali garis kemiskinan. Jadi, ini yang terus kita pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya ya di-adjust period by period, tapi perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," terang Hidayat.

Wacana merevisi batas PTKP sebenarnya sudah muncul sejak September 2025. Saat itu, perwakilan buruh dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengusulkan kenaikan PTKP dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kemudian memastikan kenaikan batas PTKP akan diberlakukan pada 2027. Namun, rencana itu belum diterapkan pada Januari tahun depan. Airlangga menyebut, ambang batas PTKP dinaikkan agar pekerja yang selama ini hanya mendapatkan upah minimum tidak lagi dibebani pajak. Batas PTKP yang baru nantinya diharapkan bisa membebaskan pekerja dengan gaji setara UMP dari potongan pajak penghasilan.

"Ini (batas PTKP baru) yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan," tegas Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 2 Oktober 2026.

Usulan kenaikan PTKP ini pada dasarnya bertujuan meringankan beban pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah. Dengan batas yang lebih tinggi, lebih banyak pekerja yang gajinya tidak akan dipotong pajak penghasilan. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.