Kepala BGN Minta Kepala Daerah Sidak Dapur MBG Dini Hari

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, meminta para kepala daerah untuk rutin menggelar inspeksi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia bahkan menyarankan inspeksi mendadak (sidak) dilakukan pada dini hari.

Permintaan itu disampaikan Sudaryono saat meresmikan SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi di 16 provinsi Indonesia Timur. Ia menegaskan, pengawasan dari pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga kualitas program.

"Oleh karenanya, kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (2 Oktober 2026).

Menurut Sudaryono, sidak bukan sekadar melihat kondisi fisik dapur. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi cara untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan MBG berjalan lancar. Mulai dari kebersihan, kedisiplinan petugas, hingga keluhan yang mungkin muncul di lapangan.

Untuk memudahkan proses pengawasan, BGN telah menyiapkan daftar periksa atau checklist khusus. Pemerintah daerah bisa memakai daftar itu saat melakukan inspeksi. Hasil pemeriksaan nantinya dilaporkan ke BGN sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program.

"Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami," lanjutnya.

Sudaryono menambahkan, keterlibatan pemda dalam pengawasan SPPG adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Ia menegaskan, persoalan sidak ini bukan soal boleh atau tidak, melainkan memang diminta untuk dilakukan secara aktif.

"Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya," terangnya.

Langkah ini diambil karena program MBG menyasar banyak penerima, termasuk anak sekolah di berbagai daerah. Dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah, diharapkan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga dan tepat sasaran. Inspeksi berkala juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki kekurangan yang ada di lapangan.