KKP Dorong Warga Pesisir Jaga Situs Bawah Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong riset, pemetaan, dan pelibatan masyarakat pesisir sebagai ujung tombak perlindungan situs maritim bawah laut Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga ekosistem yang berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kesejahteraan warga pesisir.

"Kekayaan laut kita tidak sebatas sumber daya alam, termasuk juga warisan-warisan bawah laut yang selama ini menjadi rumah bagi berbagai macam biota. Di beberapa daerah, bahkan, warisan bawah laut dikelola dengan baik menjadi destinasi wisata," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Trenggono memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan The 6th Asia-Pacific Conference on Maritime and Underwater Cultural Heritage (APCONF6). Acara ini berlangsung di Denpasar, Bali, dari 26 hingga 31 Oktober 2026. Temanya adalah 'Traditions and Trajectories: Maritime Heritage and Blue Economies in Asia-Pacific'. KKP menyelenggarakan forum ini bersama mitra dari dalam dan luar negeri.

Peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan. Ada peneliti, akademisi, perwakilan pemerintah, komunitas pesisir, masyarakat adat, organisasi internasional, pelaku usaha, hingga investor. Trenggono menegaskan, "Forum ini harus benar-benar menjadi ruang pertukaran pengetahuan, penguatan kolaborasi, dan dialog kebijakan untuk menghubungkan pelestarian warisan maritim dengan pembangunan ekonomi biru."

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano memberikan contoh konkret. Ia menyebut Situs USAT Liberty, bangkai kapal kargo milik Angkatan Darat Amerika Serikat yang berada di dasar laut Tulamben, Bali. Situs ini menunjukkan bagaimana warisan bawah laut bisa mendukung habitat biota sekaligus menjadi objek wisata bahari. Menurutnya, kapal karam adalah jejak peradaban yang terhubung dengan kehidupan laut dan penghidupan masyarakat.

"Dalam menghadapi perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan habitat, penguatan riset, pemetaan, serta pemantauan situs dengan menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pelestarian merupakan kunci penting," ujar Irwan Meilano.

Ia juga menyoroti pentingnya kearifan lokal. Tradisi seperti sasi, Panglima Laot, dan awig-awig disebut sebagai contoh landasan pengelolaan laut yang bertanggung jawab. KKP sendiri mengedepankan kebijakan ekonomi biru yang menggabungkan pendekatan lingkungan dan ekonomi dalam menjaga ekosistem laut.

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menambahkan bahwa warisan maritim mencerminkan pengetahuan, tradisi, identitas, dan hubungan abadi antara manusia dan lingkungan perairan dari generasi ke generasi. "Melalui kolaborasi, pihaknya berharap dapat melindungi warisan yang unik dan terbatas ini sekaligus mendukung mata pencaharian berkelanjutan dan mengamankan masa depan lautan," jelasnya.

Forum ini juga menandai peringatan 15 tahun APCONF, yang disebut sebagai Crystal Anniversary. APCONF pertama kali digelar di Manila, Filipina, pada 2011. Pada penyelenggaraan kali ini, para ketua terdahulu dan pendiri APCONF dari Manila, Hawaii, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Indonesia turut hadir.

Forum APCONF6 di Bali menjadi ajang pertemuan para pemangku kepentingan dari berbagai negara. Fokusnya adalah menghubungkan pelestarian warisan maritim dengan ekonomi biru. Dengan melibatkan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan, diharapkan situs-situs bawah laut tidak hanya terlindungi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan ekologis bagi generasi mendatang.