Menkeperin: Boleh 'Kabur' ke Luar Negeri, Asal Sudah Dilatih

Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, memberikan lampu hijau bagi anak-anak muda Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Ia bahkan menggunakan istilah 'kabur' untuk menggambarkan keinginan tersebut. Tapi ada syaratnya. Sebelum berangkat, mereka harus mengikuti pelatihan. Tujuannya agar keterampilan yang dimiliki benar-benar memadai.

Pernyataan itu disampaikan Sarmuji di Balai Diklat Industri, Jakarta Timur, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Menurutnya, pelatihan itu sudah disediakan. Caranya lewat kerja sama antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Program ini dirancang untuk membantu tenaga kerja Indonesia agar bisa bersaing di pasar global.

"Teman-teman yang muda boleh kabur ke luar negeri, tapi setelah dilatih oleh P2MI dan Kementerian Perindustrian. Karena kalau jangankan kabur ke luar negeri, kabur ke luar rumah saja kalau nggak ada pelatihan nanti enggak bisa makan bakso, repot," ujar Sarmuji. Ia menambahkan, "Ayo kita luruskan keinginan kita, kita tetap berbakti kepada bangsa dan negara dengan posisi kita masing-masing."

Pemerintah melihat pengiriman tenaga kerja terampil ke luar negeri sebagai salah satu jalan keluar. Masalahnya, lapangan kerja di dalam negeri semakin terbatas. Apalagi, serapan tenaga kerja diprediksi akan terus menyusut. Penyebabnya, pemanfaatan teknologi yang semakin masif.

Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif sangat melimpah. Situasi ini berbeda dengan banyak negara maju. Mereka justru menghadapi stagnasi, bahkan penurunan jumlah penduduk. "Kita punya bonus demografi, punya tenaga kerja produktif yang banyak yang kalau dilatih bisa mengisi lapangan kerja yang ada di luar negeri," jelas Sarmuji.

Beberapa negara disebut Sarmuji sebagai contoh. Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Singapura. Negara-negara ini tengah menghadapi tantangan demografi. Kondisi itu membuka peluang bagi Indonesia. Pekerja terampil bisa dikirim sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.

Untuk memanfaatkan peluang itu, Kemenperin dan Kementerian P2MI memperluas kerja sama. Pelatihan calon pekerja migran tidak hanya dilakukan di balai diklat industri. Politeknik, sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga akademi komunitas di bawah Kemenperin juga dilibatkan.

Sarmuji menyebut kapasitas pelatihan Kemenperin cukup besar. Mencapai 11.000 orang per tahun. Namun, untuk kerja sama yang baru berjalan di penghujung tahun ini, jumlah pesertanya sekitar 1.066 orang. "Kapasitas kita setahun sebenarnya kita bisa mencetak sampai 11.000. Saat ini kerja sama, karena kemarin kerja samanya di ujung tahun, ada sekitar 1.066 yang insyaallah dilatih dengan kerja sama P2MI dan Kementerian Perindustrian," ungkapnya.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menambahkan. Kebutuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih sangat tinggi. Bahkan, sejumlah kepala negara secara langsung meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengirimkan pekerja Indonesia. "Bapak Presiden dalam pertemuan dengan negara lain selalu ditanya oleh kepala negara, 'Can you send?' Kapan kamu bisa? Dapatkah kamu mengirim pekerja dari Indonesia?" ujar Mukhtarudin.

Reputasi pekerja Indonesia di mata negara lain dinilai baik. Namun, peluang besar itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Penyebabnya, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan. "Karena orang-orang negara sana senang dengan pekerja Indonesia. Tinggal bagaimana kita menyiapkan kompetensi. Sementara peluang kerja luar negeri kita besar, demand sangat tinggi, tapi supply kita terbatas," tutup Mukhtarudin.

Pemerintah pun harus bergerak cepat. Meningkatkan keterampilan calon pekerja migran menjadi prioritas. Pelatihan juga harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tersedia di negara tujuan. Tanpa persiapan yang matang, tenaga kerja Indonesia akan kesulitan bersaing di pasar internasional yang semakin ketat.