Menteri Pendidikan: 71.744 Sekolah Revitalisasi, Rp 14 Triliun

10 Juni 2026 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, hadir di SDN 5 Cimahpar dan SDN 02 Leuwibatu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada acara tersebut, ia memperkenalkan program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang kini mulai berjalan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

Di tengah sambutan, Abdul Mu'ti mengatakan, “Sudah berjalan juga (sekolah yang terdampak bencana), sudah mulai berjalan.” Ia menegaskan bahwa revitalisasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah memulai langkah konkret.

Menteri menegaskan bahwa program ini akan terus dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan bahwa setiap sekolah di Indonesia harus berada dalam kondisi baik, baik yang terkena bencana maupun yang belum.

Untuk tahun 2026, anggaran Revitalisasi Satuan Pendidikan mencapai Rp 14 triliun, dialokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan. Abdul Mu'ti menjelaskan tiga prioritas alokasi: sekolah terdampak bencana, sekolah dengan kondisi rusak berat, dan sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Ia menegaskan, “Ya, revitalisasi kan jalan terus sesuai arahan Pak Presiden. Tahun ini kan yang sudah kita laksanakan revitalisasi dengan anggaran Rp 14 triliun itu dialokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan, sekarang sudah mulai berjalan.”

Presiden Prabowo menambahkan target baru: 60.000 satuan pendidikan akan direvitalisasi, sehingga total menjadi 71.744 satuan pendidikan pada tahun ini.

Program ini akan menerapkan sistem swakelola, yang memungkinkan sekolah memperkerjakan masyarakat setempat dan membeli material di toko lokal. Abdul Mu'ti menyebutkan, “Sehingga kalau kita pakai asumsi tahun 2025, satu satuan pendidikan itu mempekerjakan minimal 10 orang. Nah, kalau kita bisa membangun tahun ini 71.744, insyaallah bisa terserap lapangan kerja untuk 710.000 pekerja. Bahkan mungkin bisa lebih.”

Ia menekankan bahwa setiap sekolah memiliki kebutuhan revitalisasi yang berbeda. “Setiap sekolah memiliki kebutuhan revitalisasi yang berbeda-beda. Sekolah yang mendapatkan bantuan besar, pasti akan menyerap tenaga kerja yang besar pula.”

“Dengan revitalisasi ini tidak hanya sekolahnya dibangun, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan juga insyaallah menggerakkan ekonomi di masyarakat,” tambah Abdul Mu'ti.

Acara peresmian juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dua sekolah di Bogor menjadi penerima bantuan pertama: SDN 5 Cimahpar Kota Bogor dan SDN 02 Leuwibatu Kabupaten Bogor. Pemberian bantuan dimulai pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan peletakan batu pertama.

SDN 5 Cimahpar menerima bantuan sebesar Rp 2,6 miliar, dibangun secara swakelola oleh panitia lokal. Revitalisasi di sekolah ini meliputi penambahan 5 ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas lama, UKS, dan ruang administrasi (ruang guru dan kepala sekolah).

Sementara itu, SDN 02 Leuwibatu mendapat bantuan Rp 3,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun 12 ruang kelas baru dan fasilitas sanitasi (toilet).

Program revitalisasi ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan di wilayah yang paling membutuhkan. Dengan anggaran besar dan sistem swakelola, diharapkan lebih banyak tenaga kerja lokal terlibat, sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Program ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak di Indonesia memiliki akses ke sekolah yang layak dan aman.