Misbakhun: Perlindungan Kelas Menengah Kunci KEM‑PPKF 2027

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‑Pokok Kebijakan Fiskal (KEM‑PPKF) Tahun 2027 harus diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, khususnya kelompok kelas menengah. Kelompok ini selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional.

Menurut Misbakhun, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai dirasakan kelompok kelas menengah. "Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (12 Juni 2026).

Oleh karena itu, ia menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak boleh hanya berhenti pada angka. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.

Misbakhun menjelaskan bahwa kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional. Menurutnya, ketika kelompok ini memiliki keyakinan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, atau berinvestasi, aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih kuat. Sebaliknya, jika mereka mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan cepat dirasakan oleh dunia usaha dan lapangan kerja.

Menjaga kelas menengah bukan semata‑mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak, ujarnya.

Dalam pembahasan KEM‑PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01% hingga 12,40% terhadap PDB. Misbakhun menilai target tersebut harus dicapai melalui perluasan basis penerimaan dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas, bukan dengan menambah tekanan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini sudah patuh membayar pajak.

Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan, katanya.

Kesimpulannya, menjaga kelas menengah menjadi kunci untuk mempertahankan momentum ekonomi. Kebijakan fiskal yang adil dan strategi pertumbuhan yang inklusif akan menentukan apakah Indonesia dapat terus memelihara daya beli dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik pada tahun 2027.