Pajak Baru Tercapai Rp1.796 Triliun, Masih Kurang Rp514 Triliun

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 masih jauh dari target. Angka yang terkumpul baru mencapai Rp 1.796,8 triliun. Itu artinya, masih ada kekurangan sebesar Rp 514 triliun untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 November 2026, Suahasil mengatakan bahwa mengumpulkan penerimaan pajak hingga Rp 1.800 triliun saja sudah bukan pekerjaan mudah. Apalagi masih ada Rp 514 triliun yang harus dikejar oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam waktu singkat.

Target awal APBN 2026 untuk penerimaan pajak adalah Rp 2.357,7 triliun. Namun, outlook akhir tahun ini diperkirakan hanya mencapai Rp 2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target. Artinya, dari target awal, masih ada selisih sekitar Rp 46,9 triliun yang mungkin tidak tercapai. Tapi fokus utama saat ini adalah mengejar kekurangan Rp 514 triliun yang tersisa dari realisasi sampai Oktober.

Suahasil menekankan bahwa uang dari pajak itu sangat penting. "Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara," jelasnya. Ia meminta dukungan dari seluruh masyarakat dan media agar penerimaan pajak bisa terkumpul. Semua itu, kata dia, akan kembali digunakan untuk kepentingan belanja negara juga.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, yang hadir dalam kesempatan yang sama, menyatakan pihaknya akan bekerja ekstra keras. Dalam dua bulan tersisa, DJP akan mengoptimalkan penerimaan dari beberapa sektor utama. Sektor-sektor itu antara lain perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta sektor digital.

Bimo menjelaskan bahwa pengawasan akan diperketat. DJP akan memantau kewajiban perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Mereka juga akan memastikan ada kesetaraan level bermain antara sektor digital dan sektor ekonomi konvensional non-digital. "Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital," ujar Bimo.

Untuk menjaga basis kepatuhan, DJP akan melakukan pengawasan terhadap pembayaran masa, tindakan penegakan hukum, audit, hingga bukti permulaan penyelidikan penagihan. Semua itu dilakukan agar wajib pajak tidak lalai. Selain itu, DJP juga akan memperkuat basis penerimaan dengan memanfaatkan data dari berbagai institusi. Data itu berasal dari pemerintah, asosiasi pemerintah daerah, hingga institusi bisnis lainnya.

"Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non perbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini," imbuh Bimo. Dengan data yang lebih akurat, DJP berharap bisa mengejar kekurangan penerimaan pajak yang masih besar.

Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak sudah mencapai lebih dari 76 persen dari target, masih ada pekerjaan rumah yang berat. DJP harus bekerja cepat dan cerdas dalam dua bulan ke depan. Sektor-sektor ekonomi utama dan digital menjadi andalan untuk menutup kekurangan tersebut. Semua upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk memastikan belanja negara tetap bisa berjalan sesuai rencana.