Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DJP Kejar Dua Bulan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga periode November-Desember 2026 masih mengalami kekurangan sebesar Rp 514 triliun. Angka ini perlu dikejar agar target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 bisa terpenuhi.

Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak yang sudah terkumpul mencapai Rp 1.796,8 triliun. Jumlah ini setara dengan 76,2 persen dari target yang ditetapkan. Dengan kata lain, masih ada selisih Rp 514 triliun yang harus dicapai untuk mendekati outlook akhir tahun sebesar Rp 2.310,8 triliun. Outlook tersebut sendiri sekitar 98 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp 2.357,7 triliun.

"Mengumpulkan Rp 1.800 triliun saja sudah bukan pekerjaan mudah. Apalagi masih ada Rp 514 triliun yang harus dikumpulkan oleh teman-teman di pajak," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 November 2026.

Suahasil menegaskan bahwa kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun akan terus diupayakan pada sisa tahun ini. Tujuannya jelas: untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

"Rp 514 triliun itu dipakai untuk apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat dan media agar kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak. Sebab, uang itu akan digunakan untuk belanja negara juga," jelas Suahasil.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya akan bekerja ekstra keras. Targetnya adalah mengejar kekurangan Rp 514 triliun dalam waktu dua bulan. Beberapa sektor akan dioptimalkan sebagai sumber penerimaan utama. Sektor-sektor itu meliputi perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta penerimaan dari sektor digital.

"Kami akan terus memantau kewajiban perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi konvensional non digital," tambah Bimo.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjaga basis kepatuhan pajak melalui beberapa cara. Pengawasan pembayaran masa, tindakan penegakan hukum, audit, hingga bukti permulaan penyelidikan penagihan akan dilakukan. DJP juga akan memperkuat basis penerimaan dengan memanfaatkan data dari institusi pemerintahan, asosiasi pemerintah daerah, dan institusi bisnis lainnya.

"Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non perbankan, dan data dari pihak ketiga akan kami gunakan untuk menguji data yang ada di Coretax kami. Ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir," imbuh Bimo.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Dengan waktu yang tersisa hanya dua bulan, upaya ekstra dari DJP dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci utama. Semua ini dilakukan agar belanja negara yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai target.