Pakar: Pemberantasan ODOL Gagal Jika Hanya Fokus Penindakan

Penindakan dan tilang di jalan raya saja tidak cukup untuk mengatasi masalah truk kelebihan muatan atau ODOL. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan persoalan yang lebih besar: sistem transportasi dan logistik nasional yang belum terintegrasi.

Suripno, pakar transportasi dari Institut Transportasi & Logistik (ITL) Trisakti, berpendapat bahwa keberadaan truk ODOL merupakan tanda bahwa sistem transportasi dan logistik nasional sedang menghadapi masalah serius. "ODOL itu bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, itu indikator sistem yang sedang kritis," ujar Suripno dalam keterangan resminya, Rabu 14 Oktober 2026.

Menurut Suripno, sembilan rencana aksi pemberantasan ODOL yang sedang disiapkan pemerintah belum memadai. Sebab, langkah-langkah ini hanya berfokus pada penindakan di lapangan. Pemerintah perlu membenahi akar masalah agar kebijakan Zero ODOL tidak hanya menangani gejala, tetapi juga menyelesaikan penyebab utama munculnya pelanggaran.

"Sembilan rencana aksi itu adalah hilir. Kalau cuma itu, itu gagal. Sampai kapan pun gagal, kenapa? Karena yang ditangani itu gejalanya, bukan penyakitnya," tegasnya.

Suripno menjelaskan, pembenahan sistem logistik harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari penentuan lokasi pusat kegiatan ekonomi, penyediaan infrastruktur jalan, hingga perencanaan moda transportasi yang digunakan untuk distribusi barang. Selama ini, berbagai aspek tersebut dinilai belum terintegrasi dengan baik. Perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur jalan, dan pengembangan sistem transportasi masih berjalan secara terpisah sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi logistik.

"Sekarang nggak, jalan masing-masing. Tata ruang jalan sendiri, membangun infrastruktur jalan sendiri, akhirnya jadi kayak begini (muncul ODOL)," paparnya.

Ia mencontohkan persoalan yang kerap muncul ketika kawasan industri atau pusat kegiatan ekonomi dibangun di lokasi yang tidak didukung oleh jaringan jalan memadai untuk kendaraan berat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menyelaraskan pembangunan kawasan ekonomi dengan kapasitas infrastruktur transportasi.

Di sisi lain, distribusi barang di Indonesia masih sangat bergantung pada angkutan jalan raya. Padahal penggunaan transportasi multimoda seperti kereta api dan kapal laut dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan barang. Masalahnya, peralihan moda transportasi distribusi masih menghadapi kendala biaya dan kepastian waktu pengiriman. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha cenderung bertahan menggunakan truk meskipun terdapat alternatif moda transportasi lainnya.

"Kenapa orang suka tetap menggunakan moda truk? Padahal secara teoritik itu bisa multimoda. Tapi ternyata multimoda itu lebih mahal dan waktunya nggak jelas," ungkap Suripno.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan Zero ODOL dengan penataan ruang wilayah dan cetak biru transportasi nasional. Harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 41 dengan perencanaan transportasi dinilai penting agar pembenahan logistik dilakukan secara terintegrasi.

"Oleh karena itu Perpres 41 itu harus diharmoniskan, diintegrasikan dengan rencana transportasi, mumpung ada tata ruang, mumpung ada kondisi selaras," pungkasnya.

Keberhasilan kebijakan Zero ODOL tidak cukup diukur dari penurunan jumlah pelanggaran kendaraan. Pemerintah juga perlu memastikan sistem distribusi barang semakin efisien, konektivitas antarmoda membaik, dan infrastruktur transportasi mampu mendukung kebutuhan logistik nasional.

Masalah ODOL bukanlah sekadar pelanggaran lalu lintas biasa. Ini adalah indikator bahwa sistem logistik nasional belum berjalan efisien. Tanpa perbaikan menyeluruh pada tata ruang, infrastruktur, dan moda transportasi, kebijakan Zero ODOL hanya akan menjadi upaya penanganan gejala yang tidak akan tuntas.