PANRB Kaji OTK URI, Fokus pada Efektivitas Kinerja

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mengkaji rancangan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) untuk Lembaga Pengelola Universitas dan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia (URI). Proses ini masih dalam tahap awal.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati, menegaskan bahwa pembentukan struktur organisasi bukanlah satu-satunya tujuan. Penataan kelembagaan, menurutnya, harus benar-benar mendorong peningkatan kinerja lembaga tersebut. "Penataan organisasi dan tata kerja harus memastikan lembaga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Nanik dalam keterangan resmi pada Sabtu, 14 November 2026.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirim Gubernur URI pada Oktober 2026. Surat itu berisi usulan rancangan OTK untuk Lembaga Pengelola URI. Fokus utama diskusi adalah apakah rancangan kelembagaan yang diajukan sudah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Nanik juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan penataan kelembagaan dengan agenda reformasi birokrasi yang lebih besar. Tujuannya, struktur yang nantinya terbentuk benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran. "Penataan ini harus selaras dengan arah reformasi birokrasi, sehingga organisasi yang terbentuk benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran," lanjutnya.

Kementerian PANRB berharap hasil pembahasan ini bisa menjadi bahan untuk menyempurnakan rancangan OTK Lembaga Pengelola URI. Setelah itu, barulah proses dilanjutkan ke tahapan penetapan sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PANRB mendukung penataan kelembagaan pemerintah yang adaptif, profesional, dan akuntabel.

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur URI, Yos Sunitiyoso, bersama Tim Penataan Organisasi dan Tata Kerja URI. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan turut hadir. Selain itu, hadir pula Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III, bersama para analis kebijakan di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.

Proses perancangan OTK ini masih panjang. Belum ada keputusan final. Yang jelas, Kementerian PANRB ingin memastikan struktur URI nantinya tidak hanya rapi di atas kertas, tapi juga berfungsi efektif dalam praktiknya. Kehadiran perwakilan dari Kementerian Keuangan mengindikasikan bahwa aspek pendanaan juga menjadi pertimbangan penting dalam penataan lembaga ini.