Pembayaran Bunga Utang Pemerintah Capai Rp 494 Triliun

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga akhir Oktober 2026, total pembayaran bunga utang pemerintah telah mencapai sekitar Rp 494 triliun. Angka ini mencakup kewajiban pokok utang yang harus dibayar oleh negara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, mengungkapkan rincian dari jumlah tersebut. Sebesar Rp 458,4 triliun merupakan belanja bunga yang dibayarkan di dalam negeri. Sisanya, sekitar Rp 35,6 triliun, adalah belanja bunga untuk utang luar negeri.

"Artinya bahwa belanja bunga yang kita realisasikan itu mainly di dalam negeri dan tentu akan menambah likuiditas dalam sektor keuangan dan juga akan menjadi sumber daya bagi aktivitas ekonomi," kata Suminto dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat pada Jumat, 13 November 2026.

Pemerintah tidak hanya fokus pada pembayaran utang yang sudah ada. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun, ada rencana untuk menerbitkan surat utang baru. Suminto menjelaskan bahwa pemerintah akan mengadakan lima kali lelang surat berharga negara (SBN).

"Pemenuhan sisa kebutuhan pembiayaan sampai akhir tahun, yang sudah pasti dari sisi jadwal adalah kita masih punya 5 kali lelang, 2 kali SUN dan 3 kali SBSN," ucap Suminto.

Dari jadwal tersebut, penerbitan SBN ritel terakhir di tahun ini adalah Sukuk Tabungan seri ST017. Masa penawaran untuk seri ini sedang berlangsung hingga 2 Desember 2026. Ini adalah satu-satunya yang sudah pasti jadwalnya.

"Penerbitan SBN retail terakhir, Sukuk Tabungan ST017 yang saat ini masih dalam masa penawaran sampai nanti tanggal 2 Desember, itu yang sudah pasti," ujarnya.

Selain jadwal yang sudah pasti, pemerintah tetap akan memantau perkembangan kebutuhan pembiayaan APBN. Posisi kas negara dan dinamika pasar keuangan juga akan menjadi pertimbangan. Semua ini akan menentukan rencana penerbitan surat utang baru ke depannya.

"Tentu menuju akhir tahun kami akan melihat kebutuhan pembiayaan, kondisi kas tidak saja pada 2026 tapi juga awal dari 2027. Jadi kami memiliki fleksibilitas dalam SUN dengan mempertimbangkan berbagai hal yang tadi sudah saya sampaikan," pungkas Suminto.

Pemerintah memiliki strategi untuk mengelola pembiayaan negara dengan menerbitkan surat utang baru sambil tetap membayar kewajiban bunga utang yang sudah ada. Sebagian besar pembayaran bunga utang dilakukan di dalam negeri, yang diharapkan dapat menambah likuiditas di sektor keuangan domestik. Keputusan untuk menerbitkan surat utang baru akan sangat bergantung pada kondisi kas negara dan dinamika pasar keuangan menjelang akhir tahun 2026 dan awal 2027.