Pemerintah Kaji Kenaikan PTKP untuk 2027

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP pada tahun 2027. Kajian ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah menerima usulan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Hidayat Amir, mengakui bahwa usulan kenaikan PTKP untuk 2027 sudah masuk. Saat ini pihaknya masih menghitung dampak dari penyesuaian tersebut terhadap penerimaan negara.

"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," kata Amir dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026.

Saat ini, PTKP ditetapkan sebesar Rp 4,5 juta per bulan. Angka ini sebenarnya sudah lebih tinggi dari rata-rata upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp 3,522 juta per bulan.

Perbandingan lainnya, PTKP Indonesia saat ini mencapai 6,72 kali lipat dari garis kemiskinan. Pemerintah menilai posisi ini sudah relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Ini pun dalam perbandingan dengan beberapa negara lain, kita juga sudah relatif lebih tinggi. Kalau kita melihat dari PTKP ini dengan garis kemiskinan itu sudah 6,72 kali garis kemiskinan. Jadi ini yang terus kita pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya ya di adjust period by period. Tapi perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," jelas Amir.

Wacana merevisi batas PTKP sebenarnya sudah muncul sejak September 2025. Saat itu, perwakilan buruh dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengusulkan agar PTKP dinaikkan dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa kenaikan batas PTKP baru akan berlaku pada tahun 2027. Artinya, pada Januari tahun depan rencana itu belum diterapkan.

Airlangga menjelaskan, ambang batas PTKP dinaikkan agar pekerja yang hanya menerima upah minimum tidak lagi dikenakan pajak. Dengan batas PTKP yang baru, pekerja dengan gaji setara UMP bisa terbebas dari potongan pajak penghasilan.

"Ini (batas PTKP baru) yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan," tegasnya saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat, 02 Oktober 2026.

Kenaikan PTKP memang punya dua sisi. Di satu sisi, ini meringankan beban pekerja berpenghasilan rendah. Di sisi lain, pemerintah harus siap kehilangan sebagian penerimaan pajak. Kajian yang dilakukan Kemenkeu bertujuan untuk menyeimbangkan kedua kepentingan ini sebelum kebijakan resmi diterapkan pada 2027.