Pemerintah Kerangka Ekonomi 2027: Pendidikan Jadi Prioritas

Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‑Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk tahun anggaran 2027. Salah satu komponen utama dari kerangka tersebut adalah kebijakan fiskal 2027 yang diarahkan pada Program Prioritas Nasional (PPN). Delapan bidang menjadi fokus utama, salah satunya pendidikan.

“Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa anggaran negara harus mampu memenuhi kebutuhan publik sekaligus membantu sektor swasta dalam mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan.

Delapan bidang PPN 2027 meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur‑perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Selain itu, pemerintah menyiapkan program pendukung seperti penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Di Rapat Paripurna DPR RI ke‑19 pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Ia menambahkan bahwa pendidikan berkualitas hanya dapat tercipta bila guru-gurunya juga berkualitas.

Dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok‑pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN tahun 2027 yang disiarkan melalui YouTube DPR RI, Prabowo menyatakan: “Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita.” Ia kemudian memaparkan data neraca ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir. Menurutnya, total keuntungan dagang Indonesia selama 22 tahun mencapai USD 436 miliar, namun arus dana keluar mencapai USD 343 miliar.

Prabowo menjelaskan istilah “net outflow” sebagai selisih negatif antara arus dana masuk dan keluar. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah mengalami krisis ekonomi, namun kondisi lapangan menunjukkan sebaliknya. “Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar,” terangnya.

Berdasarkan data tersebut, Prabowo menghitung bahwa kekayaan Indonesia selama 22 tahun adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar, sehingga tersisa USD 93 miliar. Ia menyimpulkan bahwa selisih ini menjadi penyebab gaji guru menjadi kecil. “Ini sebabnya gaji‑gaji guru kecil, gaji‑gaji aparat penegak hukum kecil, gaji‑gaji ASN kecil, ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,” ujarnya.

Prabowo juga menarik perhatian pada periode 1991 hingga 2024, yaitu 34 tahun terakhir, di mana terjadi export under‑invoicing. Ia menjelaskan bahwa export under‑invoicing adalah proses penipuan atau fraud di mana pengusaha tidak melaporkan jual‑beli secara jujur. “Itu adalah penipuan di atas kertas, ada lagi penyeludupan,” jelasnya.

Dengan menyoroti kondisi fiskal dan ekonomi, serta menekankan pentingnya kualitas guru, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan publik dan pertumbuhan ekonomi. Fokus pada pendidikan diharapkan dapat memperkuat sumber daya manusia, sekaligus menstabilkan situasi keuangan negara dalam jangka panjang.