Pemerintah Targetkan Kredit Program Rp 394 Triliun di 2027

Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan target penyaluran kredit program pada tahun 2027. Total anggaran yang dialokasikan untuk kredit program tahun depan mencapai Rp 394 triliun, naik dari tahun ini yang sekitar Rp 337 triliun.

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat tersebut berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026.

"Tahun 2027 kita tetapkan target KUR totalnya sebesar Rp 394 triliun," ujar Airlangga.

Anggaran tersebut mencakup beberapa jenis kredit. Rinciannya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 325 triliun, Kredit Usaha Pertanian (KUP) Rp 1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp 600 miliar, Kredit Perumahan (KPR) Rp 30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp 30 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan keringanan bagi debitur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bentuknya berupa restrukturisasi kredit pada tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyiapkan opsi restrukturisasi kredit hingga tiga tahun.

"Suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0% di 2027 dan 3% di 2028," kata Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan pihaknya siap mendukung program tersebut. Dukungan ini khususnya dalam memperluas akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

"Jadi mudah-mudahan UMKM lebih berdaya. Para pelaku usaha juga bisa berdaya, bisa berkompetisi secara sehat dan inilah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah," tegasnya.

Kenaikan target kredit program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong sektor usaha kecil dan menengah. Dengan tambahan anggaran yang cukup besar, diharapkan lebih banyak pelaku usaha yang bisa mengakses pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah. Kebijakan suku bunga nol persen untuk KUR di NTT juga menjadi perhatian khusus, sebagai upaya pemulihan ekonomi di daerah yang baru saja dilanda bencana alam.