Pemerintah Usulkan Verifikasi Nomor Ponsel di Media Sosial

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menambahkan keharusan verifikasi nomor ponsel bagi semua akun media sosial. Meta, pemilik Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger dan Threads, menegaskan kesiapan bersinergi dengan pemerintah.

“Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan menunggu informasi lebih lanjut terkait usulan regulasi ini,” kata juru bicara Meta kepada media pada 26 Mei 2026. Meta mengelola aplikasi yang digunakan jutaan orang di Indonesia.

Rencana ini muncul setelah Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengumumkan pada 18 Mei 2026 bahwa pemerintah sedang memikirkan re‑registrasi akun media sosial. Tujuannya agar setiap pengguna memiliki identitas yang jelas dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas digitalnya.

Menurut Meutya, langkah ini bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di ruang digital. Ancaman yang dihadapi meliputi disinformasi, scam online, judi online, serta penyebaran konten berbahaya berbasis kecerdasan buatan atau deepfake. Anonimitas di media sosial dianggap menjadi celah bagi pelaku kejahatan digital untuk menyebarkan hoaks, melakukan penipuan, atau memproduksi konten ilegal tanpa mudah terlacak.

Selain verifikasi nomor telepon, Komdigi juga akan memperkuat sistem identitas digital terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Meutya menegaskan bahwa langkah tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan melibatkan konsultasi publik sebelum diberlakukan secara resmi.

“Tentunya, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya sehingga identitasnya jelas sehingga mereka menjadi yang bertanggung jawab terhadap tulisan‑tulisan yang juga ditayangkan,” tutur Meutya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menekan penyebaran informasi palsu dan meningkatkan akuntabilitas pengguna media sosial di Indonesia.