Pensiun ASN, TNI, Polri Tersalur Rp159,8 Triliun

Hingga 31 Oktober 2026, Kementerian Keuangan mencatat sudah membayarkan dana pensiun sebesar Rp 159,8 triliun untuk seluruh mantan aparatur negara. Jumlah ini mencakup semua pensiunan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga purnawirawan TNI dan Polri.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal ini dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat pada Jumat, 13 November 2026. "Pembayaran pensiun telah kita belanjakan Rp 159,8 triliun dan ini untuk membayari seluruh pensiunan ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia dan juga PNS daerah," ujarnya.

Dari total tersebut, sekitar 36 persen anggaran dipakai untuk pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) pusat, mantan anggota TNI, dan Polri. Sisanya, 64 persen, dialokasikan untuk pensiunan PNS daerah. Suahasil menjelaskan, "Kami mengeluarkan data ini untuk menunjukkan 36% dari pembayaran pensiun tersebut adalah untuk pegawai PNS pusat, TNI dan juga Polri. 64% dari pembayaran pensiun tersebut adalah membayari pensiunan PNS daerah."

Realisasi pembayaran manfaat pensiun ini mencapai 90,2 persen dari pagu anggaran dalam APBN yang sebesar Rp 177,1 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka ini naik 3,3 persen. Tahun lalu, realisasinya tercatat Rp 154,6 triliun.

Pemerintah berkomitmen membayar kewajiban pensiun tepat waktu. Suahasil juga menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang sudah pensiun. "Saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN pensiunan yang telah bekerja membaktikan diri pada masa tugasnya kepada Republik Indonesia dan Kesejahteraan Masyarakat. Manfaat pensiunnya kita bayarkan tepat waktu," katanya.

Di luar dana pensiun, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 2.343,6 triliun. Jumlah ini setara 74,4 persen dari pagu APBN 2026 yang sebesar Rp 3.149,7 triliun. Dari total belanja tersebut, belanja pegawai tercatat Rp 320,4 triliun. Komponen ini mencakup gaji pegawai, termasuk guru non-PNS.

"Belanja pegawai sudah dibelanjakan Rp 320,4 triliun dan ini termasuk pembayaran gaji, tunjangan ASN, mendukung berbagai macam program prioritas, penyesuaian tunjangan di beberapa kementerian dan lembaga, pembayaran TPG, tunjangan profesi guru untuk guru-guru non PNS juga dibayarkan dan dicatat di dalam account belanja pegawai ini," tandas Suahasil.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan pemerintah terus menjalankan kewajiban pembayaran pensiun dan gaji pegawai. Angka realisasi yang sudah mencapai lebih dari 90 persen untuk dana pensiun mengindikasikan penyerapan anggaran yang cukup tinggi di sektor ini. Kenaikan 3,3 persen dari tahun lalu juga menunjukkan tren peningkatan belanja untuk aparatur negara.