PKH dan BPNT Cair 20 Juli, Data Penerima Dibersihkan

Pemerintah akan segera menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk triwulan ketiga tahun ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan bahwa pencairan dua jenis bansos tersebut akan dimulai pada 20 Juli 2026 dan berlangsung hingga September 2026.

Kementerian Sosial telah menerima data terbaru penerima manfaat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini, data tersebut sedang dalam proses pembersihan dan verifikasi. Targetnya, pada tanggal 20 Juli bansos sudah bisa mulai mengalir ke masyarakat.

"Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul dalam keterangan resmi di laman Kemensos, Selasa 14 Juli 2026.

Dari data terbaru tersebut, ada beberapa kelompok yang perlu diketahui. Pertama, ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tetap menerima bansos. Kedua, ada keluarga yang sudah tidak lagi tercatat sebagai penerima. Ketiga, ada penerima-penerima baru yang masuk dalam daftar. Semua ini tergantung pada proses pemutakhiran data yang sudah berjalan.

Gus Ipul memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang aktif melakukan pembaruan data. Menurutnya, hal ini membuat data semakin akurat dan bansos bisa tepat sasaran. Tiga provinsi yang paling giat melakukan pemutakhiran adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara itu, Kota Bekasi menjadi kota dengan jumlah pembaruan data terbanyak.

Proses pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari tingkat RT dan RW, kemudian diteruskan ke operator data desa atau kelurahan. Setelah melalui musyawarah, data dilanjutkan ke Dinas Sosial setempat. Bupati atau Wali Kota kemudian menetapkannya, sebelum akhirnya diserahkan ke Kemensos.

Dari Kemensos, data dikirim ke BPS untuk diverifikasi dan divalidasi. Setiap tiga bulan, data hasil pemutakhiran yang sudah diverifikasi dikembalikan ke Kemensos untuk digunakan dalam penyaluran bansos.

"Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak," imbuh Gus Ipul.

Selain soal data, ada perubahan paradigma dalam penyaluran bansos. Konsepnya kini adalah 'Bansos Sementara, Berdaya Selamanya.' Artinya, bansos tidak diberikan terus-menerus. Setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ada program pemberdayaan yang menyusul.

"Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas," kata Gus Ipul.

Kemensos menargetkan tahun ini lebih dari 150 ribu KPM akan didorong untuk mengikuti program pemberdayaan. Harapannya, mereka tidak lagi bergantung pada bansos di tahun-tahun berikutnya.

"Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos," jelas Gus Ipul.

Ada tiga bentuk pemberdayaan yang akan diberikan. Bentuknya disesuaikan dengan hasil asesmen masing-masing KPM. Pertama, peningkatan keterampilan. Kedua, memperkuat akses. Ketiga, memperkuat aset.

"Ya kita coba apanya dulu, (misal) mereka butuh peningkatan keterampilan atau mereka butuh tambahan aset, tempat untuk usaha misalnya, atau mungkin juga yang ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak," pungkas Gus Ipul.

Penyaluran bansos triwulan III ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Dengan data yang terus diperbarui setiap tiga bulan, diharapkan tidak ada lagi keluarga mampu yang masih menerima bansos. Sebaliknya, keluarga yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan bantuan. Program pemberdayaan yang menyertai bansos juga menjadi langkah untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat, bukan sekadar memberi bantuan tunai atau sembako.