Prabowo: 30% APBN Bocor Akibat Mark Up

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan dari para ahli di lingkungan pemerintahan. Isinya soal kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Angkanya cukup besar. Sekitar 30 persen dari belanja barang dan jasa pemerintah diperkirakan lenyap. Penyebabnya macam-macam: penggelembungan anggaran, mark up, hingga korupsi.

Prabowo menyampaikan hal ini saat memberi sambutan di acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah. Acara berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah. Sambutannya disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 14 November 2026.

"Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp 1.200 triliun. Dari Rp 1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi," kata Prabowo dalam pidatonya.

Presiden berjanji akan membenahi sistem belanja negara. Menurut perhitungannya, jika belanja bisa diatur dengan lebih baik, negara bisa menghemat hingga Rp 400 triliun. "Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun, dan saya buktikan sebentar lagi akan saya kumpulkan semua gubernur dan semua bupati, dalam waktu dekat saya akan tambah biaya, tapi biayanya harus diarahkan," jelas Prabowo.

Masalah utamanya, menurut Prabowo, belanja barang dan jasa pemerintah selama ini tidak efisien. Setiap daerah dan kementerian melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Ia memberi contoh pengadaan barang di berbagai daerah. Meskipun barang yang dibeli sama, harganya bisa berbeda jauh antara satu daerah dengan daerah lain.

Prabowo juga menyoroti pengadaan obat di rumah sakit. Ia menyebut obat dengan jenis yang sama bisa memiliki puluhan variasi harga. Alasannya, setiap rumah sakit membeli obat secara terpisah. "Belanja barang, belanja jasa, di Indonesia sekarang tidak pakai logika. Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Setiap rumah sakit beli obat sendiri-sendiri. Jadi ada obat yang sama, tapi harganya 20-30 harga berbeda. Ini ingin kita rasionalkan, jadi satu belanja," terangnya.

Solusi yang ditawarkan Prabowo adalah merasionalisasi sistem pengadaan. Caranya dengan melakukan pembelian terpusat. Dengan sistem ini, seluruh instansi pemerintah bisa membeli barang dengan harga, spesifikasi, dan kualitas yang sama. Menurut Prabowo, sistem seperti ini bisa menghemat anggaran hingga 40 persen.

"Ini ingin kita rasionalkan, jadi satu belanja. Tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama. Ternyata kita bisa menghemat 40% kira-kira," pungkasnya.

Persoalan efisiensi belanja negara memang bukan hal baru. Selama ini, sistem pengadaan yang terpecah-pecah dianggap menjadi salah satu penyebab utama pemborosan. Dengan rencana sentralisasi pengadaan, pemerintah berharap bisa menekan kebocoran dan memastikan uang rakyat digunakan secara lebih bertanggung jawab. Namun, implementasi di lapangan tentu akan menghadapi tantangan tersendiri, terutama mengingat kompleksitas birokrasi dan kepentingan di tingkat daerah.