Prabowo Kritik Harga CPO RI, Rugi Rp12 Ribu per Kg

Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap sistem perdagangan minyak kelapa sawit mentah atau CPO di pasar global. Menurutnya, mekanisme yang berjalan saat ini sangat merugikan Indonesia.

Dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR, DPR, serta DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo membandingkan harga CPO Indonesia di dua tempat yang berbeda. "Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia, dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp 15.000 per kg. Sementara di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp 27.000 per kg," ujarnya.

Selisih harga yang mencapai lebih dari Rp 12.000 per kilogram ini dinilai tidak masuk akal. Apalagi, negara seperti Belanda yang menjadi acuan harga di bursa Rotterdam sama sekali tidak memiliki perkebunan sawit. "Padahal di Belanda, 1 hektare pun nggak ada kelapa sawit. Kita hilang 50% nilai komoditas kita," tegas Prabowo.

Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Namun ironisnya, harga acuan komoditas ini justru ditentukan oleh bursa internasional di Rotterdam. Akibatnya, CPO Indonesia sering dibeli dengan harga murah lalu dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi oleh pihak lain.

Menghadapi situasi ini, Prabowo mengaku sudah berkomitmen untuk membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI. Badan usaha ini pertama kali diumumkan pada Mei 2026 lalu.

"Saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia," kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa PT DSI bukanlah perusahaan yang akan memonopoli ekspor komoditas. Fungsinya lebih kepada pengawasan dan pengolahan. "Saya ulangi, processing-nya, bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Kita sekarang bisa monitor berapa yang muat di atas kapal berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan," tandasnya.

Selama ini, Indonesia kerap kehilangan potensi pendapatan karena ketidakseimbangan informasi dan kontrol harga. Dengan adanya PT DSI, pemerintah berharap bisa memastikan data ekspor lebih akurat dan nilai komoditas tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh pihak asing.