Prabowo Puji Lembaga Bersih, Ancam Tindak Tegas Koruptor

Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian kepada sejumlah lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan berbagai pihak lainnya. Mereka dinilai sudah mulai membersihkan diri dari praktik penyelewengan dan korupsi. Namun, Prabowo juga memberikan peringatan keras. Bagi mereka yang masih enggan berbenah, waktu mereka tinggal sebentar. Pemerintah, kata dia, akan segera mengambil tindakan tegas.

"Saya sangat bangga, sekarang saya katakan dengan contoh yang dirintis oleh Satgas PKH, lembaga-lembaga lain ikut, perusahaan-perusahaan negara sudah mulai membersihkan diri, ya. Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja, ya. Karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu," ujar Prabowo dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VIII. Acara itu digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 06 Oktober 2026.

Prabowo kemudian menyampaikan pesan khusus. Kepada mereka yang merasa pernah berbuat salah, ia meminta untuk segera mengakui perbuatannya. Langkah selanjutnya, kembalikan aset atau hasil yang didapat secara tidak sah. Menurut Prabowo, tindakan seperti itu bisa menjadi pertimbangan dalam proses hukum nantinya.

"Lebih baik saudara bersihkan diri, tertibkan diri, pengakuan dosa, cepat-cepat lapor, jadi saudara bisa menjadi justice collaborator. Iya kan? 'Pak, saya minta maaf. Kemarin-kemarin saya khilaf, ya, saya tidak kuat iman, tapi saya sadar. Ini saya kembalikan hasil yang saya korupsi'," kata Prabowo menirukan.

Ia melanjutkan, "Kalau begitu, semua unsur termasuk hakim pun, iya kan, ada dalam keputusan hakim ada kan, hal-hal yang meringankan. Bahwa dia sudah sadar, dia kerja sama, dia menjadi justice collaborator, dia kembalikan sebagian uang yang dia korupsi demi cinta dia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dan dia bersedia menunjukkan yang lain-lain."

Dengan begitu, kata Prabowo, aset negara yang hilang bisa kembali. Pihak-pihak yang bermain-main pun tidak perlu lagi dikejar oleh 12 lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH. Namun, ia juga memberikan ancaman. Jika ada yang masih bermain taktik, melakukan perlawanan diam-diam, menjadi bagian dari deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, atau melakukan sabotase dari dalam, pemerintah tidak akan tinggal diam.

"Tapi kalau mau main-main taktik, perlawanan diam-diam, deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, ya, sabotase dari dalam, kita bukan bodoh. Saya menahan diri, saya memberi kesejukan. Tapi saya kira kita sudah dalam tahap sudah tidak mau lagi terlalu banyak kompromi," tegasnya.

Pernyataan ini mempertegas sikap pemerintahan Prabowo yang tidak mentolerir korupsi. Ada dua jalur yang ditawarkan: pengakuan dan pengembalian aset untuk keringanan hukuman, atau penindakan keras bagi yang melawan. Pilihan ada di tangan masing-masing pihak.