Prabowo Rapat Bank BUMN di Merdeka Selama BI Rate Naik

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para petinggi bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada hari yang sama ketika Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga acuan, atau BI Rate. Pertemuan tersebut berlangsung pada 18 Juni 2026 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Para petinggi bank BUMN hadir lengkap, mulai dari jajaran direksi hingga komisaris. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Hery Gunardi, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan, dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP. Napitupulu terlihat di Istana pada siang hari itu. Komisaris utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Komisaris Independen BNI Didik J Rachbini, Komisaris PT Bank Mandiri Tbk Yuliot Tanjung, serta Komisaris BNI Febrio Nathan Kacaribu turut hadir.

Perkiraan pertemuan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Pada saat yang bersamaan, Bank Indonesia mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juni 2026. Keputusan yang diambil adalah menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Sejalan dengan keputusan tersebut, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,75% dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,50%.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir menjawab pertanyaan mengapa pertemuan petinggi bank BUMN dilakukan bersamaan dengan pengumuman suku bunga acuan BI. Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut sudah dijadwalkan sejak lama dan tidak ada kesengajaan untuk menggabungkannya dengan pengumuman BI Rate.

“Kalau bersamaan nggak dong, ini sudah dijadwalkan,” ujar Pandu ketika tiba di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga BI.

Setelah pertemuan berlangsung lebih dari empat jam, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan arahan langsung dari Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa bank BUMN harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Rosan menyebutkan bahwa kapitalisasi pasar gabungan seluruh bank Himbara—Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN—dapat mencapai sekitar Rp 1,100 triliun, setara dengan 10% nilai seluruh perusahaan nasional.

“Perbankan juga diminta tidak semata-mata hanya mengejar laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat, dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan, dari UMKM, komersial, maupun korporasi,” ujar Rosan. Ia menambahkan bahwa bank BUMN harus lebih banyak mengambil peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan berbagai program pemerintah, sambil memegang asas kehati-hatian dan profesionalitas.

Di sisi lain, Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyatakan tidak menerima arahan khusus dari Prabowo Subianto untuk menahan suku bunga kredit setelah kenaikan BI-Rate. Ia mengatakan bahwa perbankan masih mencermati perkembangan pasar sebelum memutuskan kebijakan suku bunga kredit. Menurutnya, menaikkan bunga kredit akan bergantung pada upaya bank mendapatkan dana dari masyarakat.

Riduan menegaskan bahwa Bank Mandiri tetap akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan bahwa semua pihak melihat ekonomi ke depan untuk lebih baik lagi. “Saya tidak mendapatkan arahan itu. Kita pokoknya tetap akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Semua melihat ekonomi ke depan untuk lebih baik lagi,” ujar Riduan usai pertemuan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang hadir dalam pertemuan yang sama, meminta agar bank BUMN tidak buru-buru menaikkan bunga kredit. Ia menekankan bahwa kenaikan BI Rate berpotensi mendorong kenaikan bunga kredit. “Ya ini relay-nya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan,” ujar Airlangga usai pertemuan.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah berharap penyaluran kredit tetap berjalan guna mendukung aktivitas ekonomi dan dunia usaha. “Ya tentu harapannya kan ke depan kredit tetap jalan,” sambungnya. Ia menegaskan pentingnya menjaga aliran kredit agar tidak terhambat oleh kenaikan suku bunga acuan.

CEO BPI Danantara Rosan menegaskan bahwa meski ada kenaikan BI Rate, bank hanya perlu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit perbankan sepanjang periode 2025–2026 mencapai rata-rata 15%, sementara likuiditas yang tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) juga masih tumbuh dua digit. Kualitas kredit perbankan tetap terjaga, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bank-bank Himbara berada di kisaran 0,9% hingga 1,8%.

Rosan menekankan bahwa hal-hal tersebut harus diperbaiki dan efisiensi ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa walaupun ada kenaikan suku bunga, lending ke masyarakat, terutama UMKM, tetap dapat terjaga di level yang baik. “Nah justru hal-hal itu yang mesti diperbaiki, yang mesti ditingkatkan efisiensinya sehingga walaupun ada kenaikan suku bunga tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha terutama UMKM itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama,” jelas Rosan.

Di sisi lain, tidak ada arahan khusus bagi bank BUMN untuk menahan suku bunga kredit. “Tidak ada, tidak ada. Tidak ada ya,” ujarnya ketika kembali ditanya soal adakah arahan khusus ke bank BUMN untuk menahan suku bunga kredit.

Pertemuan ini menegaskan bahwa bank BUMN diharapkan memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka diminta menjaga keseimbangan antara pencapaian laba dan kontribusi sosial, serta tetap profesional dan berhati-hati dalam operasi bisnis. Sementara itu, kebijakan suku bunga acuan BI tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan bank dalam menetapkan suku bunga kredit.

Dengan kapitalisasi pasar gabungan bank BUMN mencapai Rp 1,100 triliun dan pertumbuhan kredit yang stabil, bank BUMN berada pada posisi yang kuat untuk mempengaruhi ekonomi nasional. Namun, mereka juga harus memperhatikan dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap aliran kredit, terutama bagi UMKM dan sektor kecil. Kebijakan yang diambil oleh bank BUMN akan mempengaruhi akses kredit, biaya pinjaman, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pertemuan antara Prabowo Subianto dan para petinggi bank BUMN pada 18 Juni 2026 menegaskan komitmen pemerintah dan bank untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, dan tanggung jawab sosial. Bank BUMN diharapkan tetap menjadi penggerak ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sambil mematuhi arahan pemerintah dan menyesuaikan kebijakan suku bunga dengan kondisi pasar.