BI-Prabowo Bahas Inflasi Pangan 5 Agustus

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengonfirmasi akan bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 5 Agustus 2026. Agenda pertemuan itu adalah membahas inflasi—khususnya inflasi pangan—dan langkah-langkah pengendaliannya.

Destry menjelaskan bahwa BI masih melihat adanya tantangan dari inflasi pangan yang relatif tinggi. Sementara itu, inflasi inti atau core inflation dinilai masih dalam kondisi terkendali.

"Kita melihat ke depan ada tantangan untuk inflasi, khususnya inflasi pangannya. Kalau untuk core inflation relatif aman dengan inflasi total yang sebesar 3,5% yang di posisi terakhir. Untuk core inflation masih relatif aman. Cuma memang yang diperhatikan kita adalah inflasi pangan karena dia sudah di atas 5%," kata Destry secara daring dalam Editor Briefing yang digelar di Parapat, Jumat (31 Juli 2026).

Menurut Destry, tingginya inflasi pangan dipengaruhi oleh faktor pasokan. Ketersediaan sejumlah komoditas pangan masih terbatas, dan itu mendorong kenaikan harga.

"Inflasi pangan itu khususnya berasal juga memang di sisi supply, di mana ketersediaan pangannya juga terbatas," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Destry mengatakan hasil kerja tim tersebut akan dipaparkan kepada Presiden Prabowo pada 5 Agustus mendatang. Selain melaporkan capaian, pertemuan juga akan membahas langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan.

"Nanti 5 Agustus juga kita akan melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan capaian-capaian dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim pengendali inflasi pusat dan daerah, dan langkah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan," katanya.

Selain itu, BI juga melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk membantu daerah meningkatkan produksi pangan.

Implementasi GNPIP tercatat menunjukkan hasil yang positif di berbagai daerah. Hingga Juli 2026, realisasi program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) mencapai 242 program atau 137,50% dari target nasional.

Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga melampaui target dengan realisasi 267 nota kesepahaman atau 176,82% dari target. Sementara Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencapai 785 program atau 303,09% dari target. Adapun Gerakan Pasar Murah (GPM) telah terlaksana sebanyak 10.669 kegiatan atau 67,22% dari target tahunan dan akan terus diakselerasi hingga akhir tahun.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa program pengendalian inflasi pangan sudah berjalan, meski masih ada pekerjaan rumah. Inflasi pangan yang sudah di atas 5% menjadi perhatian utama, sementara inflasi inti masih aman. Pertemuan dengan Presiden pada awal Agustus nanti akan menjadi ajang untuk mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah ini efektif dan apa yang perlu diperkuat ke depannya.