Restitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun per Oktober 2026

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat total pengembalian pajak yang sudah dibayarkan kepada wajib pajak mencapai Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini naik 5,02% dari realisasi bulan sebelumnya yang sebesar Rp 198,71 triliun pada September 2026.

Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, mengatakan pihaknya memprioritaskan percepatan pencairan restitusi untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri padat karya. Dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 November 2026, ia menyampaikan bahwa arahan tersebut memang sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

"Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober 2026 (adalah) Rp 208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo.

Hingga Oktober 2026, realisasi restitusi pajak untuk UMKM mencapai Rp 7,14 triliun. Angka ini didapat setelah 125.375 wajib pajak UMKM mengajukan permohonan pengembalian pajak. Percepatan ini bertujuan untuk mendukung likuiditas usaha, menjaga keberlangsungan produksi, dan menopang penyerapan tenaga kerja.

Bimo mengungkapkan bahwa selama periode September hingga Oktober 2026, terjadi peningkatan pencairan sebesar 86,5% dibandingkan rata-rata bulanan sebelumnya. Tepatnya, rata-rata pencairan per bulan pada September-Oktober 2026 mencapai Rp 604,91 miliar. Angka ini hampir dua kali lipat dari rata-rata Rp 324,33 miliar per bulan pada Mei hingga Agustus 2026.

"Selama September-Oktober 2026 peningkatan pencairan 86,5%, sejumlah Rp 604,91 miliar per bulan. Dibandingkan rata-rata dari Mei-Agustus 2026 sebelumnya sebesar Rp 324,33 miliar per bulan. Jadi hampir dobel," ungkap Bimo.

Sektor padat karya juga mencatatkan realisasi restitusi yang signifikan. Sebanyak 2.767 wajib pajak dari sektor ini telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 4,9 triliun. Realisasi ini mencapai 92,1% dari total permohonan yang diajukan oleh industri padat karya.

Pencairan untuk sektor padat karya juga mengalami peningkatan. Rata-rata pencairan per bulan pada September-Oktober 2026 mencapai Rp 363,27 miliar. Angka ini naik 55,8% jika dibandingkan dengan rata-rata Rp 233,21 miliar per bulan pada Mei hingga Agustus 2026.

Bimo menyebut masih ada sisa permohonan yang harus dicairkan sebesar Rp 418 miliar pada November hingga Desember 2026. Semua proses restitusi, menurutnya, tetap diaudit berdasarkan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.

"Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," ujarnya.

Kebijakan percepatan restitusi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga likuiditas dunia usaha, terutama bagi UMKM dan industri padat karya yang menjadi tulang punggung perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Dengan pencairan yang lebih cepat, diharapkan para pelaku usaha dapat mempertahankan produksi dan tidak mengalami kesulitan arus kas.