Sengketa Lahan Kalla Vs GMTD, Putusan PN Makassar Bukan Soal Kepemilikan
Gambar atau konten salah?
Perseteruan lahan antara PT Hadji Kalla, perusahaan milik Jusuf Kalla yang pernah menjabat Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) masih terus bergulir. Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada 12 November 2026 menghasilkan keputusan yang mengabulkan keberatan atau eksepsi dari PT Hadji Kalla. Majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan GMTD tidak bisa diterima.
Namun GMTD membantah keras tafsir bahwa putusan itu berarti Hadji Kalla menang kepemilikan tanah seluas 16,3 hektare yang menjadi rebutan. Direktur Utama GMTD, Ali Said, menegaskan tidak ada satu pun amar putusan PN Makassar yang menyatakan Hadji Kalla sebagai pemilik sah lahan tersebut. "Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari Keterbukaan Informasi pada Jumat, 20 November 2026. "Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas," tambahnya.
Ali Said menjelaskan lebih lanjut. Pengadilan juga menolak gugatan balik yang diajukan Hadji Kalla. Hal ini tercantum dalam amar putusan halaman 105. Di sana tertulis bahwa gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, atau dalam istilah hukum disebut Niet Ontvankelijke Verklaard.
Menurut Ali, klaim sepihak dari pihak Hadji Kalla yang seolah-olah telah memenangkan sengketa tanah berpotensi menyesatkan opini publik. GMTD bersikeras memiliki dasar hukum yang kuat atas lahan yang dipersengketakan. Perusahaan itu mengklaim memiliki riwayat sertifikat tanah yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak tahun 1971. Mereka juga mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 meter persegi. Selain itu, ada putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemerintah pun telah menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada 15 Oktober 2025.
Ali menegaskan GMTD akan terus menempuh jalur hukum. Mereka ingin meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Hadji Kalla. GMTD menduga Hadji Kalla menguasai lahan secara sepihak. Tindakan itu disebut-sebut meliputi masuknya kendaraan dan alat berat, serta aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang sudah bersertifikat atas nama GMTD. Perusahaan itu menekankan bahwa putusan PN Makassar yang menyatakan gugatan mereka tidak dapat diterima hanya didasarkan pada aspek formal gugatan, bukan pada soal kepemilikan tanah.
"Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun," tegas Ali.
Di sisi lain, tim kuasa hukum Hadji Kalla tengah menyiapkan laporan pidana. Laporan itu terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah GMTD. Langkah ini diambil setelah putusan PN Makassar yang mengabulkan eksepsi Hadji Kalla. "Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan," ungkap Kuasa Hukum Hadji Kalla, Hasman Usman, dalam keterangannya pada Kamis, 19 November 2026.
Pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan eksepsi Hadji Kalla didasarkan pada dua persoalan mendasar dalam gugatan GMTD. Pertama, gugatan dianggap kurang pihak atau Plurium Litis Consortium. Kedua, gugatan dinilai kabur atau Obscuur Libel. Majelis hakim menilai kedua masalah ini saling terkait erat. Ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa menjadi sorotan. Selain itu, tidak dilibatkannya seluruh pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah tersebut juga menjadi alasan.
Majelis hakim mencermati bahwa PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada SHGB Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 meter persegi. Sertifikat itu diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle. Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala. Sertifikat-sertifikat itu telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, lengkap dengan dokumen pendukung riwayat perolehan haknya.
Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tamalate di persidangan, majelis hakim memperoleh fakta penting. Tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I. Letak fisik tanah itu berada di sebelah timur objek sengketa. Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Inti dari sengketa ini bukanlah soal siapa yang menang atau kalah di pengadilan, melainkan perbedaan tafsir atas putusan yang baru keluar. PN Makassar hanya memutus aspek formal gugatan, bukan kepemilikan tanah. Kedua pihak sama-sama mengklaim memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Hadji Kalla mengandalkan empat SHGB dari tahun 1996, sementara GMTD mengandalkan SHGB yang lebih baru dan riwayat tanah adat yang berbeda. Kasus ini masih jauh dari kata selesai dan kemungkinan akan berlanjut ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
IHSG Merah, BBCA Paling Tekan, Lima Saham Direkomendasikan
Jual Bersih Asing Tembus Rp 100 Triliun, IHSG Tertekan
Antrean IPO BEI Susut, Tersisa Enam Perusahaan
OJK Sanksi 10 Kasus Pasar Modal, Kembalikan Rp23,77 Miliar
Berita Terbaru
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
