Sudjatmiko Usul Subsidi Silang untuk Rumah MBR

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengajukan ide subsidi silang untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Idenya sederhana: keuntungan dari proyek komersial dipakai untuk mendanai pembangunan rumah sederhana. Menurutnya, ini bukan sekadar wacana. Ini soal bagaimana pemerintah dan pengembang bekerja sama.

Pemenuhan kebutuhan rumah, kata Sudjatmiko, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah dan pengembang harus terlibat. Salah satu aturan yang harus dijalankan adalah ketentuan hunian berimbang. Aturan ini sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tapi, sejauh mana aturan itu benar-benar diterapkan?

Program 3 Juta Rumah digadang-gadang sebagai solusi. Tapi kenyataannya, masih banyak keluarga yang belum punya rumah. Atau, mereka tinggal di rumah yang tidak layak huni. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026 menunjukkan angka yang mencengangkan. Backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,64 juta rumah tangga. Lebih parah lagi, 18,77 juta rumah tangga masih menempati rumah yang tidak layak huni. Angka ini menunjukkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi.

Sudjatmiko menegaskan, penyediaan rumah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan hunian komersial. Pengembang besar punya kewajiban. Mereka harus menyediakan hunian berimbang. "Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan," tegasnya. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 14 November 2026.

Hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif. Aturan ini ada agar pembangunan perumahan juga menyediakan pilihan bagi MBR dan kelompok menengah ke bawah. Tidak harus selalu rumah tapak dalam satu kawasan. Pengembang bisa menerapkan skema pembangunan vertikal. Asalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia juga paham, pembangunan perumahan skala besar butuh investasi besar. Lahan harus tersedia. Perencanaan bisnis jangka panjang juga diperlukan. Pengadaan tanah atau land bank butuh waktu sebelum bisa dikembangkan. Karena itu, pemerintah dan pengembang perlu duduk bersama. Membahas skema bisnis yang memungkinkan kewajiban penyediaan rumah bagi MBR tetap berjalan. Tanpa mengganggu keberlanjutan usaha pengembang.

Subsidi silang menjadi salah satu skema yang bisa diterapkan. Keuntungan dari penjualan ruko, lahan komersial, atau bangunan usaha lainnya bisa digunakan untuk mendukung pembangunan rumah sederhana. "Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana," jelasnya.

Skema ini, menurut Sudjatmiko, harus dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis sejak awal. Dengan begitu, kewajiban menyediakan hunian bagi MBR bisa berjalan beriringan dengan kegiatan usaha pengembang. "Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah," ungkapnya.

Pemerintah, kata Sudjatmiko, perlu memahami tantangan yang dihadapi pengembang. Di sisi lain, pengembang tetap harus menjalankan kewajiban penyediaan hunian terjangkau. Aturan hunian berimbang dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 perlu diterapkan dan diawasi. Agar pembangunan perumahan juga menjangkau MBR. "Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian," pungkasnya.

Intinya, masalah perumahan bukan hanya soal membangun rumah. Ini soal bagaimana mengatur agar semua lapisan masyarakat bisa mendapat tempat tinggal yang layak. Subsidi silang adalah salah satu cara. Tapi, tanpa komitmen dari semua pihak, angka backlog 9,64 juta rumah tangga dan 18,77 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni tidak akan pernah berkurang.