Swasembada Beras RI Kokoh di Tengah Krisis Pangan Global

Presiden Prabowo Subianto menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional dengan target empat tahun. Target itu tercapai hanya dalam satu tahun. Di tengah ancaman krisis pangan global, pencapaian ini menunjukkan arti strategisnya.

Dunia saat ini menghadapi tekanan produksi beras akibat fenomena El Niño. Harga beras naik dan pasokan pangan sejumlah negara terancam. Bloomberg melaporkan harga acuan beras Asia mencapai level tertinggi dalam hampir dua tahun. Judul laporannya: 'Asian Rice Price Climbs Near Two-Year High in Inflation Threat'.

El Niño mengganggu produksi di negara-negara produsen utama. Kekhawatiran terhadap inflasi pangan global meningkat. Data Asosiasi Eksportir Beras Thailand yang dikutip Bloomberg menunjukkan harga beras putih Thailand dengan tingkat pecahan 5 persen mencapai US$499 per ton pada Rabu. Itu adalah harga tertinggi sejak Desember 2024.

Kontrak berjangka beras kasar di Chicago meningkat lebih dari 80 persen sejak awal 2026. Menariknya, harga komoditas biji-bijian utama lain seperti jagung dan gandum justru turun. Kenaikan harga beras ini terkait erat dengan El Niño. Cuaca kering yang ekstrem mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman pangan di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dua kawasan itu menyumbang lebih dari separuh produksi beras dunia.

Tekanan semakin serius karena petani di berbagai negara Asia memasuki masa panen. Cuaca lebih kering dari biasanya menjadi kendala. India, eksportir beras terbesar dunia, termasuk yang menghadapi tantangan ini. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi beras global akan turun untuk pertama kalinya dalam lebih satu dekade. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) juga memperkirakan penurunan produksi beras dunia pada musim 2026-2027.

Thailand, salah satu eksportir utama beras dunia, juga menghadapi risiko gangguan produksi. Laporan terbaru USDA Foreign Agricultural Service menyebut risiko terbesar ada pada tanaman padi di luar musim tanam utama. Tanaman itu sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi.

Dampak kenaikan harga mulai terasa di tingkat konsumen. Bloomberg melaporkan harga beras di Filipina, importir beras terbesar dunia, melonjak 21 persen pada Oktober 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data itu dari pemerintah Filipina. Bloomberg mengingatkan kenaikan harga di tingkat grosir biasanya membutuhkan waktu sebelum sampai ke pasar ritel. Tapi kenaikan di Filipina menjadi indikasi tekanan pasar internasional mulai dirasakan konsumen.

Situasi ini menunjukkan betapa rentannya ketahanan pangan dunia terhadap perubahan iklim. Beras adalah makanan pokok bagi masyarakat di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Gangguan produksi di negara produsen utama berpotensi mempengaruhi pasokan dan harga pangan lintas negara.

Indonesia memiliki modal lebih kuat setelah berhasil mencapai swasembada beras pada 2025. Data tetap Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton. Angka itu meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.

Kekuatan produksi ditopang oleh ketersediaan beras nasional sekitar 25 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan rinciannya: sekitar 4,5 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog, sekitar 10 juta ton potensi beras dari standing crop atau tanaman padi siap panen, dan sekitar 10 juta ton stok di sektor hotel, restoran, dan katering (Horeka).

Kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan. Total ketersediaan 25 juta ton setara dengan kebutuhan sekitar 10 bulan ke depan, atau hingga Juli-Agustus 2027. "Kalau kita hitung, stok di Bulog sekitar 4,5 juta ton, standing crop sekitar 10 juta ton, dan stok di Horeka sekitar 10 juta ton. Total sekitar 25 juta ton. Sementara kebutuhan kita sekitar 2,5 juta ton per bulan. Artinya, ketersediaan kita sangat kuat. Ini yang membuat kita lebih siap menghadapi berbagai gejolak global," ungkap Amran dalam keterangan tertulis, Jumat 06 November 2026.

Dia menegaskan keberhasilan Indonesia mempertahankan swasembada beras tanpa impor menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan nasional. Menurutnya, negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri memiliki perlindungan lebih kuat ketika terjadi konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok internasional. "Kita tidak boleh bergantung pada negara lain untuk urusan pangan. Bayangkan kalau terjadi konflik besar, jalur perdagangan terganggu, negara-negara menahan ekspornya, sementara kita masih bergantung pada impor. Risikonya sangat besar. Karena itu, swasembada adalah kekuatan dan perlindungan bagi bangsa," jelasnya.

Pemerintah terus memperkuat optimalisasi lahan, pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, dan penggunaan benih tahan kekeringan untuk menjaga keberlanjutan produksi di tengah ancaman El Niño. Presiden Prabowo memberikan dukungan kepada petani melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton, penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, dan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Amran menekankan kondisi pangan nasional yang relatif aman harus disyukuri sekaligus dijaga. Produksi harus terus ditingkatkan, cadangan diperkuat, dan petani dilindungi agar Indonesia tidak kembali bergantung pada pasokan pangan negara lain. "Alhamdulillah, kita patut bersyukur pangan Indonesia aman berkat kebijakan tepat Bapak Presiden. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Produksi harus terus ditingkatkan, cadangan diperkuat, dan petani dilindungi. Ada keringat petani dan ada negara yang hadir," tutup Amran.

Di tengah ancaman penurunan produksi dan kenaikan harga beras dunia, keberhasilan Indonesia mempercepat swasembada pangan menjadi modal penting. Ini untuk menjaga stabilitas pasokan, melindungi masyarakat dari gejolak harga, dan mempertahankan kedaulatan pangan nasional. Ketika banyak negara menghadapi ketidakpastian pasokan akibat El Niño, Indonesia memiliki kekuatan produksi dan cadangan pangan sendiri. Swasembada bukan sekadar kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini adalah perlindungan strategis agar rakyat Indonesia tidak mudah terdampak gejolak pangan dunia.