Tarif Kapal RI Rp1.033/Mil, Thailand Rp2.984

Tarif angkutan penyeberangan di Indonesia dinilai belum mampu menutup biaya produksi. Hal ini diungkapkan oleh Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP). Berdasarkan perhitungan mereka, tarif yang berlaku saat ini masih kurang sekitar 31,81% dari harga pokok produksi (HPP).

Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP, Rakhmatika Ardianto, menyatakan kondisi ini membuat operator kapal kesulitan. Mereka harus memenuhi biaya operasional dan standar keselamatan di tengah tekanan tarif yang rendah. "Penerapan energi terbarukan perlu mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan angkutan penyeberangan kita. Saat ini, pembiayaan untuk memenuhi standar keselamatan saja masih menghadapi tekanan akibat tarif yang belum menutup biaya acuan. Konversi ke tenaga baterai tentu memerlukan investasi tambahan yang harus dihitung dengan cermat," kata Rakhmatika dalam keterangannya, Kamis 12 November 2026.

Rakhmatika menjelaskan, operator kapal wajib memenuhi standar keselamatan nasional dan internasional. Standar nasional yang harus dipatuhi adalah National Cargo Vessel Standard (NCVS). Sementara standar internasionalnya adalah Safety of Life at Sea (SOLAS). Semua standar itu butuh biaya.

Perhitungan GAPASDAP mengacu pada formulasi tarif dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 66 Tahun 2019. Hasilnya, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,81% dari HPP. GAPASDAP juga membandingkan tarif di Indonesia dengan negara lain. Tarif di Indonesia tercatat sekitar Rp 1.033 per mil. Di Thailand, tarifnya mencapai Rp 2.984 per mil. Filipina memiliki tarif Rp 1.995 per mil.

Menurut Rakhmatika, perbandingan ini bisa jadi bahan evaluasi. Pemerintah diminta segera menyesuaikan tarif dengan memperhitungkan kebutuhan setiap lintasan. "Keselamatan tetap menjadi kewajiban operator. Karena itu, biaya untuk memenuhinya harus mendapat perhatian dalam perhitungan tarif. Pemerintah perlu segera menyesuaikan tarif berdasarkan kebutuhan masing-masing lintas," lanjutnya.

Selain soal tarif, GAPASDAP juga menyoroti kesiapan kapal mengangkut kendaraan listrik. Jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus bertambah. Tapi pengangkutannya melalui transportasi penyeberangan masih menghadapi kendala. Pengangkutan kendaraan listrik butuh kesiapan khusus. Risiko baterai harus ditangani dengan baik. Ketentuan pengangkutannya perlu diperjelas dan diterapkan secara seragam. Mulai dari pemeriksaan kendaraan, penempatan muatan, deteksi dini, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga kemampuan awak kapal menjalankan prosedur darurat.

Hingga saat ini, operator kapal masih belum berani mengangkut kendaraan listrik. Risikonya dinilai semakin besar jika kapal yang digunakan juga menggunakan tenaga listrik dengan baterai berkapasitas lebih besar.

Di sisi lain, GAPASDAP menilai Indonesia punya peluang mengembangkan biodiesel sebagai sumber energi alternatif untuk kapal. Program B50 yang sudah berjalan menggunakan campuran 50% biodiesel dan 50% solar. Biodiesel berbasis minyak sawit dinilai bisa meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam negeri. Ini sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

Rakhmatika mengatakan penggunaan biodiesel pada armada kapal bermesin diesel bisa menjadi pilihan transisi energi. Pilihan ini lebih sesuai dengan kondisi usaha saat ini. "Indonesia mempunyai bahan baku biodiesel yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi. Pilihan ini perlu kita optimalkan secara bertahap dengan pengujian yang memadai. Karena itu, penggunaan energi terbarukan pada kapal dapat terus dikembangkan melalui biodiesel," katanya.

Singkatnya, GAPASDAP melihat dua masalah utama: tarif yang belum cukup dan kesiapan mengangkut kendaraan listrik. Mereka mendorong penyesuaian tarif dan pengembangan biodiesel sebagai solusi transisi energi yang lebih realistis. Sementara itu, adopsi teknologi baru seperti baterai untuk kapal dinilai masih perlu kajian lebih dalam, terutama terkait biaya dan keselamatan.