Taspen Siap Ikuti Skema Baru Bayar Pensiun Langsung dari Negara

PT Taspen (Persero) akhirnya angkat bicara soal rencana Kementerian Keuangan yang mau mengubah cara pembayaran uang pensiun untuk aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri mulai tahun 2027. Nantinya, uang pensiun bakal langsung ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening bank masing-masing pensiunan, tanpa perantara.

Taspen memastikan bakal mengikuti kebijakan pemerintah. Perusahaan pelat merah ini menilai langkah tersebut diambil demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal pembayaran manfaat pensiun ASN. Corporate Secretary Taspen, Henra, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (14 Oktober 2026), menyampaikan bahwa selama 63 tahun Taspen sudah menjalankan perannya dalam menyalurkan manfaat kepada peserta. Ia menambahkan, perusahaan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah demi mewujudkan layanan yang semakin mudah, aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta.

Henra menegaskan bahwa kepentingan, kenyamanan, dan keamanan peserta menjadi prioritas utama perseroan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap penyaluran pensiun harus mengikuti prinsip 5T: Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi. Menurutnya, pengembangan mekanisme pembayaran manfaat pensiun perlu mempertimbangkan kesiapan sistem dan infrastruktur. "PT TASPEN (Persero) memprioritaskan kepentingan, kenyamanan, dan keamanan peserta sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, setiap pengembangan mekanisme pembayaran manfaat pensiun perlu memperhatikan aspek kesiapan sistem dan infrastruktur," tegasnya.

Perusahaan tetap menjalankan mandat pemerintah dalam mengelola program pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) bagi ASN dan pejabat negara sesuai ketentuan yang berlaku. Taspen juga berkomitmen memastikan pengelolaan dan pembayaran manfaat peserta berjalan sesuai aturan, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. Henra menambahkan, "Dalam pelaksanaan tugasnya, TASPEN berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dan pembayaran manfaat kepada peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, serta menjaga keberlangsungan layanan dan pemenuhan hak peserta."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa mekanisme pembayaran langsung dari RKUN ke rekening penerima sebenarnya sudah diterapkan untuk tunjangan profesi guru. Pemerintah kini berencana memperluas sistem serupa ke para pensiunan. Suahasil menjelaskan, penerapan mekanisme ini membutuhkan data penerima pensiun yang akurat dan terbaru. Dengan data yang valid, pemerintah bisa menyalurkan uang pensiun langsung kepada penerima yang berhak.

Langkah ini merupakan bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara lewat mekanisme government to person (G2P) payment. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pembayaran langsung bantuan sosial kepada masyarakat tanpa melalui proses penyaluran yang panjang. Sebelumnya, mekanisme serupa sudah diterapkan untuk tunjangan profesi guru, dan kini pemerintah berencana memperluasnya ke para pensiunan.

Perubahan mekanisme ini memang membawa konsekuensi besar bagi Taspen. Selama ini, perusahaan BUMN tersebut menjadi salah satu penyalur utama pembayaran pensiun ASN. Dengan skema baru yang langsung dari RKUN ke rekening pensiunan, peran Taspen dalam penyaluran dana bisa berkurang. Namun, Taspen tetap memegang mandat pengelolaan program pensiun dan THT, jadi perannya belum sepenuhnya hilang. Yang jelas, pemerintah sedang bergerak menuju sistem pembayaran yang lebih langsung dan efisien, dan Taspen menyatakan siap mengikuti arah kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran langsung dari RKUN ke rekening penerima sebenarnya sudah diterapkan untuk tunjangan profesi guru. Sekarang pemerintah berencana memperluas sistem serupa ke para pensiunan. Suahasil menekankan pentingnya data penerima pensiun yang akurat dan terbaru agar uang pensiun bisa disalurkan langsung kepada penerima yang berhak. Langkah ini merupakan bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara melalui mekanisme government to person (G2P) payment. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah membayar bantuan sosial langsung ke masyarakat tanpa proses penyaluran yang panjang.

Perubahan mekanisme ini memang membawa angin segar bagi efisiensi, tapi juga menuntut kesiapan data dan infrastruktur yang matang. Taspen sendiri sudah berpengalaman puluhan tahun dalam menyalurkan pensiun, jadi transisi ke sistem baru ini diharapkan tidak mengganggu hak peserta. Yang jelas, pemerintah dan Taspen sama-sama menekankan pentingnya keakuratan data penerima agar uang pensiun sampai ke tangan yang berhak. Ini sejalan dengan upaya modernisasi sistem perbendaharaan negara lewat mekanisme government to person (G2P) payment, yang sebelumnya sudah dipakai untuk tunjangan profesi guru dan bantuan sosial.