Trenggono Dorong Tata Kelola Laut Global di Forum Tiongkok

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mendorong penguatan tata kelola laut global. Caranya melalui kerja sama internasional dan pengembangan ekonomi biru. Hal ini ia sampaikan dalam forum internasional di Tiongkok.

Trenggono hadir dalam The 7th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance. Acara ini berlangsung di Sanya, Provinsi Hainan, Tiongkok. Forum digelar pada 06 November 2026 hingga 08 November 2026. Diskusi utama mencakup penguatan tata kelola laut global, implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, ekonomi biru, dan pelaksanaan Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).

Dalam forum tersebut, Trenggono menyampaikan pidato kunci. Ia berbicara di hadapan hampir 400 perwakilan. Peserta berasal dari lebih dari 30 negara dan wilayah. Hadirin terdiri dari para menteri, pejabat pemerintah, diplomat, akademisi, dan pakar maritim dunia. Forum ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan pentingnya laut sebagai ruang kerja sama, dialog, dan kemakmuran bersama.

"The sea connects more than it divides. Laut menghubungkan lebih banyak daripada memisahkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia percaya bahwa kerja sama internasional merupakan kunci untuk menjawab berbagai tantangan kelautan global," ujar Trenggono dalam keterangannya pada 07 November 2026.

Dalam pidatonya, Trenggono memaparkan komitmen Indonesia menjalankan agenda Ekonomi Biru. Ada lima kebijakan utama yang disampaikan. Pertama, perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045. Kedua, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Ketiga, pengembangan budidaya berkelanjutan. Keempat, penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik di laut.

Indonesia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir. Caranya melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat perekonomian kawasan pesisir.

Trenggono menegaskan UNCLOS 1982 tetap menjadi landasan utama tata kelola laut internasional. Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional dan global untuk memerangi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Selain itu, memperkuat konservasi laut, mengembangkan penelitian kelautan, dan membangun ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengenai Perjanjian BBNJ, Trenggono menegaskan dukungan Indonesia. Indonesia mendukung implementasi perjanjian tersebut secara efektif, inklusif, dan berkeadilan. Komitmen Indonesia telah ditunjukkan melalui ratifikasi dan pendepositan instrumen ratifikasi Perjanjian BBNJ pada 10 Juni 2025. Ratifikasi dilakukan dalam rangkaian Konferensi Kelautan PBB (UNOC-3) di Nice, Prancis. Trenggono menilai implementasi perjanjian ini penting untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan yang berada di luar yurisdiksi nasional.

Di akhir pidatonya, Trenggono mengajak seluruh negara untuk memperkuat kerja sama. Ia juga mengajak menjunjung tinggi hukum internasional dan mengedepankan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Upaya ini diperlukan untuk mewujudkan laut yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, memiliki kepentingan besar dalam tata kelola laut global. Partisipasi aktif dalam forum-forum seperti ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan kelautan dunia. Fokus pada ekonomi biru dan penegakan hukum internasional menjadi pilar utama dalam pendekatan Indonesia.