Utang Neto RI Tembus Rp 629,3 Triliun hingga Oktober

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi pembiayaan utang neto telah mencapai Rp 629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah ini kurang lebih 75,6% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026, yaitu sebesar Rp 832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, sebagian besar utang neto ini berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Nilainya mencapai Rp 586,1 triliun, atau 73,3% dari target Rp 799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan lewat pinjaman juga berjalan sesuai rencana.

"Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp 629,3 triliun dari target APBN Rp 832,2 triliun. Khususnya ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp 586,1 triliun dari target Rp 799,5 triliun, 73,3% dari targetnya," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA di kantor Kemenkeu, Jakarta, pada 13 November 2026.

Selain dari SBN, pembiayaan utang juga berasal dari pinjaman yang mencapai Rp 43,2 triliun hingga Oktober 2026. Menariknya, angka ini justru melampaui target APBN 2026 untuk pinjaman yang hanya sebesar Rp 32,7 triliun. Realisasi pinjaman mencapai 132,1% dari target.

Suahasil menegaskan bahwa pengadaan utang tetap dilakukan sesuai target dengan selalu mempertimbangkan kebutuhan kas negara. Pemerintah, menurutnya, berusaha memilih momentum yang tepat agar biaya pembiayaan bisa ditekan serendah mungkin.

"Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin, namun kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," jelasnya.

Langkah hati-hati ini terkait dengan ketidakpastian yang sempat melanda pasar keuangan Indonesia. Situasi itu terjadi setelah pengumuman MSCI yang membuka konsultasi reklasifikasi status Indonesia menjadi Standalone Market dari sebelumnya Emerging Market. Akibatnya, terjadi penurunan penawaran masuk atau Incoming Bid untuk Surat Utang Negara (SUN). Pada 13 Oktober, incoming bid tercatat Rp 64,8 triliun, lalu turun drastis menjadi Rp 31 triliun pada 27 Oktober.

Namun, situasi berbalik. Pada lelang SUN tanggal 10 November, incoming bid melonjak tajam kembali ke angka Rp 79,71 triliun. Menurut Suahasil, lonjakan ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan pengelolaan APBN yang kredibel.

"Ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilien, APBN dikelola dengan baik, APBN dikelola dengan kredibel. Kita nggak bisa meng-undermine kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini. Inilah yang kita harus terus lakukan. 10 November kemarin, incoming bid-nya kembali ke Rp 79,71 triliun, bahkan di atas dari sejak bulan September," pungkasnya.

Realisasi pinjaman yang melampaui target dan pemulihan minat investor pada lelang SUN menunjukkan bahwa pasar merespons positif kebijakan fiskal pemerintah. Meskipun sempat ada gejolak akibat isu reklasifikasi MSCI, kepercayaan investor tampaknya kembali pulih, bahkan melebihi level sebelum gejolak terjadi. Hal ini menjadi indikator bahwa pengelolaan utang negara, meskipun penuh tantangan, masih dianggap berada di jalur yang benar oleh para pelaku pasar.