BAKTI – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi – yang berada di bawah Komunikasi dan Digital, mengubah cara pandang pembangunan wilayah perbatasan. Sebelumnya, wilayah ini dipandang sebagai penjaga kedaulatan semata. Kini, pemerintah menempatkan perbatasan sebagai beranda depan yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pasar nasional dan internasional.

Direktur Utama Fadilah Mathar menjelaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) kini tidak hanya bertujuan menjaga batas negara, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan, “Dari titik kedaulatan, beranjak menjadi kedaulatan dan ekonomi serta kesejahteraan. Wilayah terluar atau perbatasan bukan lagi sekadar garis kedaulatan melainkan beranda depan bangsa yang menghubungkan ekonomi lokal ke kawasan nasional atau internasional,” ujarnya saat memberikan paparan kepada sejumlah jurnalis di Berau, Kalimantan Timur, pada 10 Juni 2024.

Fadilah menambahkan, “Karena pada saat itu, orientasi kita hanya menjaga kedaulatan secara fisik di lokasi-lokasi terluar dan perbatasan Indonesia. Kemudian itu berubah, sekarang kita sudah masuk ke paradigma baru yang menjadikan perbatasan sekaligus sebagai beranda ekonomi.”

Perubahan ini muncul setelah Fadilah mendengar bahwa pada tahun 2016, masyarakat di Nunukan atau Atambua lebih sering menerima sinyal roaming dari Malaysia atau Timor Leste daripada sinyal dari Indonesia. Hal tersebut menandai pergeseran fokus dari sekadar menjaga batas fisik menjadi memperluas akses digital.

Mandat khusus BAKTI adalah membangun akses telekomunikasi dan internet di wilayah yang belum layak secara komersial bagi operator swasta. Fokusnya terletak pada 3T yang selama ini mengalami keterbatasan geografis dan infrastruktur. Sejak berdiri, BAKTI telah mengoperasikan lebih dari 31 ribu titik akses internet di sekolah, puskesmas, kantor desa, dan fasilitas layanan publik lainnya. Selain itu, ribuan BTS 4G telah dibangun untuk menjangkau daerah-daerah yang belum mendapat layanan telekomunikasi memadai.

Satellit SATRIA-1 menjadi tonggak penting dalam pemerataan konektivitas. Satelit multifungsi ini memungkinkan layanan internet mencapai kawasan terpencil yang sulit dilayani jaringan terestrial. Dengan demikian, perbatasan tidak lagi menjadi batasan, melainkan jembatan menuju integrasi ekonomi dan sosial.

Perubahan paradigma ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah paling terpencil. Dengan infrastruktur yang terus ditingkatkan, daerah perbatasan kini dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pasar global, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.