36 Ribu Anak Tidak Mampu Masuk Sekolah Rakyat Tahun 2026

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan bahwa pada tahun ini, 36 ribu anak dari keluarga tidak mampu akan masuk ke sekolah rakyat (SR). Acara ini berlangsung pada 08 Juni 2026 di kompleks Sentra Darussa'adah Aceh Besar, yang menjadi ajang Open House Sekolah Rakyat.

Gus Ipul, kepala sekolah rakyat, menekankan pentingnya proses penjangkauan tanpa permainan. Ia mengingatkan bahwa sekolah rakyat ditujukan khusus bagi anak keluarga paling tidak mampu, yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Di Indonesia, jumlah keluarga yang memenuhi kriteria tersebut mencapai 4 juta.

Dalam sambutannya, Gus Ipul mengucapkan:

"Kita harapkan dalam penjangkauan ini tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada sogok menyogok, tidak ada KKN. Tapi benar-benar yang berdasarkan kriteria dan sesuai dengan kenyataan di lapangan," kata Gus Ipul.

Menurutnya, proses penjangkauan telah memuat 400 keluarga di Aceh Besar yang sudah dikunjungi petugas dan memenuhi kriteria. Anak-anak yang memenuhi syarat akan ditetapkan pemerintah daerah sebagai siswa sekolah rakyat.

Gus Ipul juga menilai bahwa pembelajaran di 166 titik sekolah rakyat di berbagai daerah sudah berjalan baik, meskipun di awal-awal terdapat berbagai tantangan. Para siswa diajarkan mata pelajaran dasar sekaligus bahasa asing, menambah nilai tambah pendidikan.

Ia menambahkan:

"Sesuai arahan presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15 ribu sebelumnya lebih menjadi 36 ribu lebih. Tahun depan insya Allah siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100 ribu. Ini adalah hal yang perlu kita terus lakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan tata kelola ke depan agar lulusan-lulusan sekolah rakyat nanti sesuai dengan harapan bapak presiden menjadi lulusan yang pintar, berkarakter, dan terampil," ujarnya.

Di Aceh, pembangunan lima sekolah rakyat permanen sedang berlangsung. Lokasinya berada di Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, Nagan Raya, dan Subulussalam. Sekolah-sekolah ini akan menerima siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas.

Gus Ipul menyoroti peran provinsi dan kabupaten dalam pembangunan fasilitas tersebut:

"Lima gedung permanen sekolah rakyat salah satunya milik provinsi. Ini yang saya juga saya beri catatan. Di tempat lain kabupaten kota punya, provinsinya belum punya. Ada yang provinsinya punya, kabupaten kotanya belum punya. Seperti Bali itu. Tapi di Aceh kabupaten kotanya punya sebagian ya tapi provinsinya juga sudah punya. Ini adalah hal yang saya syukuri di Provinsi Aceh," ujarnya.

Dengan dukungan pemerintah, target peningkatan siswa sekolah rakyat diharapkan tercapai. Program ini menandai langkah konkret menuju pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, sekaligus menegaskan komitmen terhadap kualitas dan integritas proses seleksi.