60 Juta Terdaftar di Sistem Digital Bansos, Target 100 Juta

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa sudah ada 60 juta orang yang terdaftar dalam sistem bantuan sosial (bansos) digital yang menggunakan teknologi Government Technology (GovTech). Angka ini ditargetkan melonjak menjadi lebih dari 100 juta orang pada 10 November 2026.

Pemerintah ingin bansos lebih tepat sasaran. Caranya? Dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Luhut menyampaikan hal ini di kantor DEN, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Oktober 2026.

"Sebenarnya kami usulkan pada presiden tanggal 10, akan di-roll out secara nasional. Karena per hari ini, sudah 60 juta yang terdaftar di dalam govtech itu, yang qualified untuk menerima bansos, dan kita harap nanti waktu roll out oleh Presiden tanggal 10 November itu sudah lebih 100 juta orang," kata Luhut.

Targetnya, seluruh warga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bansos sudah masuk dalam sistem tersebut pada akhir tahun ini. Integrasi data diharapkan bisa meningkatkan transparansi. Potensi korupsi pun bisa ditekan.

"Tapi yang saya menarik sebenarnya adalah penggunaan teknologi, AI, untuk tadi mengontrol ini semua. Saya kira presiden sudah melakukan loncatan untuk ini, dan bawa keadilan," ujarnya.

Luhut menjelaskan, teknologi ini bisa mencegah kesalahan penyaluran bantuan. Baik itu bantuan yang diberikan kepada orang yang tidak berhak, maupun warga yang seharusnya menerima tapi justru terlewat.

"Sehingga tidak ada masyarakat yang harusnya dapat bantuan sosial dari pemerintah atau cash transfer, itu tidak dapat atau sebaliknya. Itu kita akan jamin akan terjadi keadilannya," jelasnya.

Ke depan, ada perubahan arah kebijakan. Pemerintah ingin mengalihkan subsidi yang selama ini berbasis produk menjadi subsidi langsung ke masyarakat. Bantuan akan diberikan dalam bentuk transfer tunai ke individu.

"Sebab kita juga pengin pada ujungnya nanti kita nanti ingin pada ujungnya tidak lagi subsidi kepada produk, tapi subsidi itu langsung kepada manusia. Jadi cash transfer kepada individu," tutup Luhut.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam tata kelola bantuan sosial. Dengan basis data yang terintegrasi dan penggunaan AI, diharapkan tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dari jaring pengaman sosial. Sebaliknya, kebocoran akibat penyaluran ke pihak yang tidak berhak juga bisa diminimalkan.