Airlangga: RI Peringkat 7 Ekonomi Terbesar Versi PPP

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan rinci mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebelumnya mengatakan Indonesia kini berada di peringkat tujuh negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Klaim itu, kata Airlangga, merujuk pada laporan Dana Moneter Internasional atau IMF.

Peringkat tersebut tidak dihitung berdasarkan nilai produk domestik bruto (PDB) dalam dolar Amerika Serikat. Metode yang dipakai adalah purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli. Artinya, perhitungan disesuaikan dengan kemampuan belanja riil masyarakat di suatu negara. Bukan sekadar nilai tukar mata uang terhadap dolar.

"Kalau kita berdasarkan purchasing power parity memang sekitar tujuh, nomor tujuh. Kalau berbasis kepada US Dollar, GDP, G20, kita kan nomor 16, nomor 17," ujar Airlangga di kantornya, Jumat, 23 Oktober 2026.

Metode PPP memang berbeda. Ia mengukur berapa banyak barang dan jasa yang benar-benar bisa dibeli dengan uang yang dimiliki masyarakat. Ini bukan soal seberapa besar nilai ekonomi suatu negara di atas kertas, melainkan seberapa jauh daya beli masyarakatnya.

Airlangga ditanya soal keraguan publik. Banyak yang merasa peringkat tujuh besar itu tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Harga barang naik. Gaji terasa pas-pasan. Tapi Airlangga bersikukuh. Indikator PPP, katanya, memang dirancang khusus untuk menangkap realitas daya beli.

"Enggak, kan ini kan purchasing power parity, jadi disesuaikan dengan daya beli daripada masyarakat dan kemampuan untuk belanja," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal serupa dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Ia menyebut Indonesia sebagai bangsa yang kaya dan besar. Dasar klaim itu adalah laporan IMF.

"Kita ini bangsa yang kaya, bangsa yang besar. Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia dari PPP berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara, Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia," ujar Prabowo.

"Urutan ketujuh, we are the seven biggest economy in the world, we are strong," sambungnya.

Namun Prabowo tidak hanya bicara peringkat. Ia juga menyoroti tantangan besar. Kekayaan dan pertumbuhan ekonomi harus sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan. Ia mengkritik filosofi ekonomi yang selama ini dijalankan. Menurutnya, filosofi itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Ini tantangan kita. Selama ini, maaf, kita harus berani koreksi diri. Selama ini filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Saya katakan, kita harus berani, sekarang saatnya kita berani," papar Prabowo.

Jadi, ada dua hal yang perlu dipisahkan. Pertama, soal peringkat ekonomi berdasarkan PPP. Kedua, soal distribusi kekayaan. Indonesia mungkin besar dalam hitungan daya beli agregat. Tapi apakah setiap warga negara merasakannya? Itu pertanyaan yang belum terjawab. Pemerintah sendiri mengakuinya sebagai pekerjaan rumah yang masih panjang.