Bapenda dan PKK Tingkatkan Pajak Kendaraan di Pekanbaru

Di Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui UPT Pendapatan 1 terus mencoba cara baru untuk menambah PAD. Fokusnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, yang dioptimalkan lewat kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP‑PKK).

Para kader PKK, yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Sulastri, diundang turun ke lapangan. Mereka mendata objek pajak kendaraan di lingkungan tempat tinggal warga. Pendekatan ini diharapkan lebih personal dan tepat sasaran, karena kader sudah mengenal keluarga dan komunitas di daerahnya.

Untuk mempersiapkan lapangan, UPT 1 Bapenda Pekanbaru menggelar sosialisasi intensif selama dua hari, mulai 25 hingga 26 Mei 2026. Pergerakan awal difokuskan di lima kecamatan: Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sail, Tenayan Raya, dan Kulim.

Secara total, ada 389 kader PKK dari kelima kecamatan tersebut yang bersedia menjadi garda terdepan. Sebagai rincian, 35 kader berada di Pekanbaru Kota, 56 di Lima Puluh, 34 di Sail, 150 di Tenayan Raya, dan 114 di Kulim.

Fitri Wulandari, Kepala UPT Pendapatan 1 Bapenda Kota Pekanbaru, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan terobosan penting dalam program perluasan informasi perpajakan daerah. Ia optimistis bahwa pendekatan melalui jalur keluarga dan komunitas akan memberikan dampak positif yang signifikan.

“Kader PKK diminta untuk mendata dan mengimbau masyarakat membayar pajak kendaraan. Selain itu, mereka juga mendata jumlah kendaraan serta status pajak yang sudah atau belum dibayarkan,” ujar Fitri Wulandari saat memberikan keterangan, Selasa (26 Mei 2026).

Fitri menambahkan bahwa momentum kunjungan rumah ini juga dimanfaatkan untuk optimalisasi sektor Pajak Bumi dan Bangunan. “Tim TP PKK juga langsung memberikan SPPT PBB ke masyarakat yang didatangi. Kerja sama ini merupakan salah satu upaya nyata kita dalam rangka meningkatkan PAD Pekanbaru,” kata Fitri menjelaskan.

Untuk mendukung tugas di lapangan, para kader TP PKK dibekali dengan fasilitas teknologi modern berupa aplikasi Asiap. Platform digital milik Bapenda Kota Pekanbaru ini berfungsi khusus untuk melacak proses pendistribusian dokumen SPPT PBB‑P2 oleh kader secara real‑time dan transparan.

Melalui sinergi kuat bersama Tim Penggerak PKK di tingkat kecamatan, pemerintah provinsi dan kota berharap kualitas informasi perpajakan dapat tersampaikan dengan baik. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak dipastikan akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Kota Pekanbaru.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga dan pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak. Dengan data yang lebih akurat dan distribusi SPPT yang lebih efisien, kota berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih stabil, mendukung program pembangunan publik yang lebih luas.