Beban Gaji 50% APBD, Tito dan Sri Mulyani Cari Solusi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa banyak daerah masih menghadapi kesulitan karena beban belanja pegawai yang mencapai 40 hingga 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Kondisi ini dinilai cukup memberatkan keuangan daerah.

Menanggapi persoalan tersebut, Tito menyatakan pemerintah pusat akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menemukan jalan keluar yang tepat. "Nanti ada tim teknis dari Ditjen Kementerian Keuangan komunikasi dengan Ditjen Perimbangan dan Keuangan Daerah ya untuk bicarakan apa solusi untuk daerah-daerah terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50% gitu ya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa 27 Oktober 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau kapasitas fiskal setiap daerah. Ia memastikan daerah-daerah yang memiliki masalah keuangan, baik karena beban belanja pegawai yang tinggi maupun akibat bencana alam, tetap akan mendapatkan bantuan dari pusat.

"Jadi kalau dilihat 2026 ya, pemerintah pusat itu dengan sangat-sangat teliti, melihat kemampuan setiap pemerintah daerah, kemampuan setiap APBD," jelas Suahasil.

Sebagai contoh, Suahasil menyebutkan bahwa pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan tambahan dana transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun pada awal 2026. Dana ini khusus diberikan untuk daerah-daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Setelah itu, saat terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah pusat kembali mengucurkan dana bantuan melalui berbagai kementerian dan lembaga.

Di luar bantuan bencana, Suahasil juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dengan total mencapai Rp 20,5 triliun ke berbagai daerah. Dana ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja, baik untuk gaji pegawai maupun program-program lainnya.

"Transfer ke daerah tahun 2026 ini Kalau di APBN awalnya adalah Rp 693 triliun. Dengan berbagai macam tambahan itu, maka saat ini mungkin sudah mencapai Rp 720 triliun," katanya.

Menurut Suahasil, seluruh bantuan dan tambahan transfer ke daerah ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah pusat benar-benar memantau kondisi APBD secara rinci. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan spesifik setiap daerah. "Ini adalah bentuk tambahan yang kita lakukan Karena kita memang memantau APBD secara cukup detil. Nah tentu berbagai macam sebabnya. Tadi ada yang sebagai sebencana alam, ada yang sebagai sebabnya adalah penganggaran untuk belanja pegawai dan seterusnya," pungkas Suahasil.

Beban belanja pegawai yang tinggi memang menjadi tantangan klasik bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Dengan proporsi mencapai setengah dari total APBD, ruang gerak daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik menjadi terbatas. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri, berupaya mencari solusi agar daerah tidak terlalu terbebani, namun tetap bisa menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal. Tambahan dana transfer yang terus digelontorkan menunjukkan bahwa pusat tidak tinggal diam melihat kesulitan yang dialami daerah-daerah.